Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta Jual Beli Aset Yayasan yang belum dibubarkan secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PT.Plg. Fokus kajian tertuju pada Yayasan yang berdiri sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, namun tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai ketentuan peralihan. Permasalahan hukum muncul ketika akta pendirian Yayasan baru dibuat dengan mengalihkan aset Yayasan lama tanpa melalui mekanisme likuidasi terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Normatif-Empiris dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan yang tidak melakukan penyesuaian sebagaimana diatur dalam undang-undang dapat dibubarkan oleh kejaksaan dan pihak yang berkepentingan. Hal ini menyebabkan kehilangan status badan hukum dan kehilangan hak perdata atas kekayaannya. Dalam hal ini, Notaris memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan karena akta autentik yang dibuatnya menjadi dasar legalitas atas tindakan hukum Yayasan. Kesalahan dalam pembuatan akta dapat berdampak pidana apabila mengakibatkan kerugian negara atau bertentangan dengan asas hukum yang berlaku. Penelitian ini menekankan pentingnya kehati-hatian dan integritas profesional Notaris dalam menilai keabsahan subjek hukum saat menyusun akta pendirian Yayasan. / This study examines the legal responsibility of the Notary in drafting the deed of sale and purchase of foundation assets, particularly in cases where the foundation has not been lawfully dissolved in accordance with applicable laws, as illustrated in Decision Number 22/Pid.Sus-TPK/2024/PT.Plg. The focus is on foundations established prior to the enactment of Law No. 16 of 2001 on Foundations that failed to adjust their articles of association as mandated. Legal issues arise when a new foundation is established and acquires assets from the old foundation without undergoing proper liquidation procedures. Using a normative-empirical legal research method and case study approach, this research finds that such a foundation may be dissolved by the public prosecutor or interested parties, resulting in the loss of its legal status and civil rights over its assets. The Notary holds a crucial role, as the authentic deed they produce serves as a legal basis for these transactions. Errors in the deed may lead to criminal liability, particularly if they result in state losses. This study highlights the need for notaries to exercise due diligence and uphold professional integrity in verifying the legal standing of the parties involved.