Transformasi pelayanan publik di era digital ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan e-Government. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan strategis seperti Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE guna memperkuat efisiensi, akuntabilitas, serta transparansi birokrasi. E-Government memberikan peluang besar dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di tingkat daerah, Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu contoh yang cukup aktif menerapkan konsep ini melalui digitalisasi layanan publik, seperti sistem perizinan terpadu dan pengaduan online masyarakat. Namun, tantangan tetap muncul dalam hal infrastruktur digital, kesenjangan literasi digital, serta konsistensi pelaksanaan regulasi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi e-Government di Kabupaten Sidoarjo serta dampaknya terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat dan upaya pencegahan praktik korupsi di tingkat lokal. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap regulasi dan praktik pelaksanaan eGovernment. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan e-Government di Kabupaten Sidoarjo mampu mempercepat pelayanan publik, meningkatkan transparansi proses birokrasi, dan mempersempit ruang gerak praktik penyalahgunaan wewenang. Meskipun demikian, diperlukan penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata