Permasalahan hukum dalam ranah perdata terjadi antar subjek hukum. Sengketa hukum yang terjadi antara subjek hukum dalam ranah hukum perdata seringkali diselesaikan melalui jalur non litigasi, untuk mencari win-win solution bagi para pihak yang bersengketa. Namun demikian tidak juga menutup kemungkinan penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi dengan pengajuan gugatan oleh penggugat kepada pihak tergugat ke pengadilan negeri sesuai domisili hukum tergugat. Dalam proses di pengadilan pun hakim wajib mengupayakan perdamaian para pihak untuk mencari keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa. Adakalanya dalam kasus-kasus perdata tertentu para pihak membuat kesepakatan damai yang mana isinya bertentangan dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam perkara yang sama. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan membahas permasalahan hukum yaitu keabsahan akta perdamaian yang dibuat para pihak yang bersengketa, dimana isi dari akta perdamaian tersebut mengesampingkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan penafsiran Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta perjanjian perdamaian yang mengesampingkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh para pihak yang menyepakati nya, apabila dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian bahwa tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian dapat dimaknai sebagai terobosan dalam penyelesaian sengketa yang lahir dari proses peradilan. Bahwa akta perdamaian yang memiliki kekuatan executorial dan dapat dimohonkan untuk di eksekusi ialah akta perdamaian yang disepakati oleh para pihak sebelum diputusnya perkara pada upaya hukum tingkat pertama, dikuatkan dengan Akta Perdamaian oleh majelis hakim dan jika disepakati setelah putusan pengadilan pada upaya hukum tingkat pertama, diajukan secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan akta perdamaian. / Legal issues in the field of civil law arise between legal subjects. Disputes in civil law are often resolved through non-litigation means to achieve a win-win solution for the disputing parties. However, litigation remains a possible avenue, whereby a plaintiff may file a lawsuit against the defendant at the district court in accordance with the defendant’s legal domicile. Even within the litigation process, judges are obliged to encourage reconciliation between the parties in order to achieve substantive justice. In certain civil cases, the disputing parties may reach a settlement agreement whose content contradicts a final and binding court decision in the same matter. Based on this context, the present study aims to examine the legal issue concerning the validity of a settlement deed executed by the parties, in which the content deviates from a final and binding court ruling. This analysis is conducted through the interpretation of Article 1320 of the Indonesian Civil Code, which outlines the legal requirements for a valid agreement. This research employs a normative juridical approach. The findings conclude that a settlement deed which overrides a final and binding court decision may be considered a legal breakthrough in dispute resolution, provided it fulfills the validity requirements of an agreement under Article 1320. A settlement deed that holds executorial power and is eligible for enforcement is one that is agreed upon by the parties prior to a court ruling at the first instance, and is ratified by a deed of settlement issued by the panel of judges. If the settlement is reached after a court decision at the first instance, it must be submitted in writing to the appellate, cassation, or judicial review judge to be rendered into a formal deed of settlement.