Pasal 15 ayat (1) UUJN telah menjamin kepastian hukum profesi Notaris terkait batasan kewenangannya yang berorientasi pada kebenaran formil. Dalam praktiknya, jika terdapat kepalsuan dari penghadap maka Notaris berpotensi disalahkan karena tidak mencari kebenaran materiil. Tentunya hal ini menghilangkan kepastian hukum terhadap profesi Notaris. Dengan demikian, maka rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana urgensi dan konsekuensi dari adanya pengaturan yang mewajibkan Notaris melakukan pencarian kebenaran materiil? Bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah untuk melakukan penemuan hukum yang diharapkan dapat memecahkan isu hukum sehubungan dengan ketidakpastian profesi Notaris dalam melakukan pencarian kebenaran materiil. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan kategori judicial case study, dengan perolehan data berasal dari studi kepustakaan dan wawancara dengan profesi Kenotariatan dan Kepolisian. Adapun perolehan data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan terhadap kasus hukum dan harmonisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat urgensi pengaturan yang mewajibkan Notaris untuk mencari kebenaran materiil yakni terhadap dokumen identitas diri penghadap, dimana kebenaran formiil nyatanya belum cukup untuk menghindarkan Notaris dari permasalahan kepalsuan akta. Dengan kewajiban tersebut, tentu konsekuensi yang timbul adalah tercapainya kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris yang sekaligus juga memberikan kemudahan bagi Kepolisian dalam menghadapi permasalahan kepalsuan akta khususnya terkait dengan kepalsuan identitas penghadap. / Article 15 paragraph (1) of the Notary Law (UUJN) guarantees legal certainty for the notarial profession by delineating the scope of authority limited to formal truth. In practice, when a falsification is committed by the appearers, the notary may be held liable for not searching the material truth. This situation undermines the legal certainty afforded to the notarial profession. Accordingly, the legal issues to be addressed is: what is the urgency and what are the consequences of regulating a mandatory obligation for notaries to search material truth? The objective of this research is to conduct a legal discovery intended to resolve the legal uncertainty surrounding the notary's role in searching material truth. This study adopts a normative-empirical legal research method categorized as a judicial case study, with data obtained through literature review and interviews with notarial and police professionals. The collected data is analyzed using a legal case approach and legal harmonization methods. The findings indicate a clear urgency for regulating a notary’s obligation to search material truth namely appearer identity document, as reliance solely on formal truth is insufficient to protect notaries from issues related to falsified deeds. The consequences of such an obligation is to result in legal certainty and protection for notaries, while also facilitating the work of police in addressing deed forgery cases especially the falsity of appearer identity.