Perjanjian perkawinan (prenuptial agreement) telah lama dikenal dalam sistem hukum Indonesia sebagai bentuk pengaturan harta kekayaan suami istri untuk menghindari percampuran harta selama berlangsungnya ikatan perkawinan. Namun, pengaturan mengenai perjanjian pasca nikah (postnuptial agreement) secara tegas diakomodasi setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsekuensi hukum dari perjanjian pasca nikah terkait pemisahan utang piutang suami istri, serta menelaah kedudukan hukum perjanjian tersebut dalam membatasi tanggung jawab terhadap utang piutang yang timbul sebelum terjadinya perkawinan. / A prenuptial agreement has long been recognized within the Indonesian legal system as a legal instrument to regulate the property relations between husband and wife in order to avoid the commingling of assets during the course of marriage. However, the regulation of postnuptial agreements was formally accommodated only after the amendment of Law Number 1 of 1974 on Marriage through Law Number 16 of 2019. This study aims to examine the legal consequences of postnuptial agreements in relation to the separation of debts and liabilities between spouses, as well as to analyze the legal standing of such agreements in limiting liability for debts incurred prior to the marriage.