Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta Notaris yang dibuat dalam kondisi penyalahgunaan keadaan, khususnya yang melibatkan individu yang berstatus sebagai terpidana. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kompleksitas mengenai kewenangan dan kapasitas hukum seorang terpidana dalam melakukan perbuatan hukum, terutama yang berkaitan dengan pembuatan akta Notaris. Fokus penelitian ini mengkaji pengaturan akta Notaris yang dibuat dengan penyalahgunaan keadaan terhadap terpidana dan bagaimana tanggung jawab Notaris serta akibat hukum dari akta tersebut (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 805 PK/Pdt/2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan, kajian literatur, serta telaah terhadap putusan pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa seorang terpidana tetap memiliki hak keperdataan dan dapat melakukan tindakan hukum termasuk pembuatan akta Notaris selama prosedur yang berlaku diikuti dengan benar dan sepanjang tidak dicabut melalui putusan hukum yang sah. Namun, kondisi terpidana seringkali menimbulkan tekanan psikologis yang menciderai prinsip kehendak bebas. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika pihak lain mengambil keuntungan dari kondisi ketidakberdayaan terpidana, sehingga akta yang ditandatangani dalam keadaan tersebut menjadi cacat kehendak. Notaris sebagai pejabat umum wajib patuh pada kode etik serta Undang-Undang Jabatan Notaris serta memastikan bahwa akta dibuat secara sadar dan bebas. Penggunaan surat kuasa mutlak sebagai sarana peralihan hak atas tanah dilarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Jika suatu akta dibuat dengan penyalahgunaan keadaan, maka akta tersebut menjadi batal demi hukum atau mengalami degradasi kekuatan hukum. Selain itu, Notaris yang melakukan kesalahan akan dikenakan tanggung jawab hukum dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.