Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis sengketa pajak yang terjadi pada PT X. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Oil & Gas. Dalam pelaksanaan metode self-assessment yang diterapkan di Indonesia, tidak menutup adanya perbedaan persepsi dan pemahaman antara Wajib Pajak dan Fiskus sehingga menyebabkan adanya Sengketa Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan penyebab dan penyelesaian dari sengketa Pajak Pertambahan Nilai pada pendapatan lain-lain yang sudah tercatat pada Laporan Keuangan Tahun 2018 dan Tahun 2020. Pengumpulan data menggunakan data yang dihimpun dalam tahun pajak 2018 dan 2020 yang menggunakan data sekunder internal yaitu data laporan keuangan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, dan data dari Putusan Pengadilan Pajak mengenai kasus banding sengketa Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (a) Penyebab timbulnya sengketa PPN pada PT X karena adanya kesalahan asumsi oleh Terbanding bahwa terdapat Jasa Manajemen yang PPN-nya seharusnya dipungut sendiri (b) PT X mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Pajak, kemudian melalui proses Uraian Banding, dan dimulailah proses persidangan di Pengadilan Pajak dengan Acara Biasa (c) Lama waktu yang diperlukan oleh PT X untuk memperoleh hasil dari kasus bandingnya adalah selama 343 hari terhitung sejak tanggal pengajuan Surat Banding pada tanggal 22 November 2022 sampai putusan Pengadilan Pajak diterima oleh PT X pada tanggal 26 September 2023 (d) Hasil dari pengajuan Banding sengketa PPN yang dilakukan oleh PT X melalui Pengadilan Pajak adalah mengabulkan seluruhnya permohonan banding PT X bahwa tidak ada unsur goodwill, karena substansi transaksi yang dilakukan oleh PT X hanyalah penyerahan raw gas yang kemudian terdapat skema bagi hasil dalam pengolahan raw gas tersebut, sehingga tidaklah benar adanya Pengenaan PPN yang seharusnya dipungut sendiri karena raw gas bukan objek PPN sesuai yang diatur oleh Undang-undang dan Peraturan Perpajakan, sehingga koreksi menurut Terbanding tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian, pengajuan Banding dikabulkan seluruhnya dan tidak ada jumlah PPN yang kurang dibayarkan oleh PT X. / This study was conducted to determine and analyze tax disputes that occurred at PT X. The company that become the object of the research is a company engaged in the Oil & Gas sector. In the implementation of the self-assessment method applied in Indonesia, there’s possibilities differences in perception and understanding between taxpayers and tax authorities (DJP), that causing tax disputes. The purpose of this study is to find the causes and the solving of Value Added Tax disputes on other income that has been recorded in the 2018 and 2020 Financial Statements. Data collection uses data collected in the 2018 and 2020 tax years using internal secondary data, including financial statement data, Tax Assessment Letters, Objection Decrees, and data from Tax Court Decisions regarding Value Added Tax dispute appeals cases. This qualitative study found that: (a) The cause of the VAT dispute PT X was due to a mistaken assumption by DJP, who believed there was a Management Service that object of VAT; (b) PT X filed an appeal to the Tax Court, followed by the submission of an Appeal Explanation, then the court proceedings under the Ordinary Procedure; (c) After 343 days of proceedings, the court fully granted PT X’s appeal, starting from the submission of the Appeal Letter on November 22, 2022, until PT X received the Tax Court’s decision on September 26, 2023; (d) The results of PT X’s VAT dispute appeal was full acceptance of PT X’s claim, stating that there was no element of Goodwill. The substance of the transaction conducted by PT X was merely the delivery of raw gas, followed by a profit-sharing scheme in its processing. Therefore, the imposition that it is an object of VAT was incorrect, as raw gas is not a VAT object according to prevailing tax laws and regulations. Consequently, the DJP correction could not be upheld, and the appeal was fully granted, and there was no VAT underpayment by PT X.