Penelitian ini mengkaji tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pengalihan hak atas merek melalui perjanjian jual beli, khususnya ketika merek yang dialihkan memiliki kesamaan dengan merek terkenal yang belum terdaftar. Fokus utama terletak pada peran notaris dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum dalam lingkup hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konseptual. Sebagai bagian dari pembahasan, disertakan suatu ilustrasi kasus guna memperjelas implikasi hukum yang dapat timbul apabila akta pengalihan dibuat atas merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun akta telah memenuhi syarat formil, apabila tidak didahului dengan verifikasi yang cermat oleh notaris, berpotensi menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian mutlak diperlukan bagi notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memastikan validitas dan keabsahan transaksi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang hukum perikatan dan kekayaan intelektual, serta menjadi acuan praktis bagi kalangan notaris dan pemangku kepentingan lainnya. / This study examines the notary's responsibility in drafting deeds of trademark transfer through sale and purchase agreements, particularly when the transferred trademark bears similarities to an unregistered well-known mark. The primary focus is on the role of the notary in ensuring legal certainty and protection for parties engaging in legal acts within the scope of intellectual property rights. This research employs a normative legal method with a statutory and conceptual approach. As part of the discussion, a case illustration is included to clarify the legal implications that may arise when a deed of transfer involves a trademark similar to a well-known mark. The findings reveal that even though the deed may fulfill formal requirements, failure by the notary to conduct thorough verification could lead to legal disputes. Therefore, the principle of prudence is essential for notaries, who, as public officials, must ensure the validity and legitimacy of such transactions. This study aims to contribute to the development of contract law and intellectual property law and serve as a practical reference for notaries and related stakeholders.