Dalam praktik jaminan fidusia ditemukan penjaminan buku pemilik kendaraan bermotor oleh pihak lain, yang ternyata bukan pemiliknya. Kasus ini terjadi di Banda Aceh, dan diselesaikan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 975K/Pdt/2020. Rumusan masalah pertama, Bagaimana kedudukan kreditur sebagai penerima fidusia dalam hal adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari Undang-Undang Jaminan Fidusia? Kedua, Bagaimana Perlindungan Hukum Kreditur dalam hal adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari pihak lain berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 975K/Pdt/2020? Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian menyimpulkan apabila adanya gugatan perbuatan melawan hukum dari pihak lain kedudukan kreditur dalam fidusia tetap preferen dan memiliki hak untuk mendahului. Perlindungan hukum kreditur apabila adanya gugatan perbuatan melawan hukum dari pihak lain adalah pembebanan akta jaminan fidusia dan pendaftaran akta jaminan fidusia sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia, dikarenakan proses pemberian jaminan fidusia telah memenuhi aspek formil dan materil. Hal ini melindungi kreditur yang melakukan itikad baik. Sebaiknya Kreditur dan Notaris harus memastikan verifikasi dokumen atas objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia, dan perlunya ketegasan aturan untuk objek jaminan fidusia yang dijaminkan pemberi fidusia adalah sah dan benar miliknya, agar pemberi fidusia tidak melakukan hal yang merugikan pihak lain. / In the practice of fiduciary security, cases have been found where a vehicle ownership document is pledged by a party who is not the legal owner. One such case occurred in Banda Aceh and was resolved through Supreme Court Decision Number 975 K/Pdt/2020. This study examines two issues. First, how the legal standing of the creditor as the fiduciary recipient in the event of a tort claim from another party, based on the Fiduciary Security Law? Second, how the legal protection afforded to the creditor in such disputes, as based on the Supreme Court ruling. This research uses a normative-empirical legal method. The findings indicate that even in the event of a tort claim from a another party, creditor retains a preferred legal position and priority rights. Legal protection is granted when the fiduciary deed is properly executed and registered in accordance with Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, especially when creditor acts in good faith. It is recommended that creditors and notaries thoroughly verify the ownership documents of the fiduciary object. Additionally, regulations should be strengthened to ensure that only the rightful owner can pledge an object as fiduciary security, to prevent harm to another parties.