Penelitian ini mengkaji tanggung jawab notaris atas pembatalan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan kehadiran pemegang saham. Permasalahan yang dikaji berawal dari putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 73/PDT/2020/PT.DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 866/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, di mana RUPSLB PT Kongsi Delapan (PT KODEL) yang diselenggarakan pada tanggal 11 November 2002 dinyatakan tidak sah karena tidak mematuhi ketentuan hukum positif yang berlaku pada saat itu, yaitu mengenai pemanggilan dan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (6) UUPT 1/1995. Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis keabsahan penyelenggaraan RUPSLB tersebut serta pertanggungjawaban notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keputusan rapat yang tidak sah. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan analisis perundang-undangan dan studi kasus atas perkara yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa RUPSLB tersebut dilaksanakan tanpa pemanggilan sah kepada seluruh pemegang saham, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, notaris yang membuat Akta Perubahan No. 16/2002 dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, termasuk adanya kerugian dan hubungan kausal dengan tindakan notaris. Oleh karena itu, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata. Penulisan ini menggunakan referensi dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. / This study examines the liability of a notary in the annulment of a statement deed of resolution from an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) that was conducted without the knowledge and attendance of the legitimate shareholders. The issue under review stems from the decision of the Jakarta High Court No. 73/PDT/2020/PT.DKI, which upheld the ruling of the South Jakarta District Court No. 866/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. In this case, the EGMS of PT Kongsi Delapan (PT KODEL), that was held on November 11, 2002, was declared invalid due to non-compliance with the prevailing positive law at the time, specifically provisions regarding proper notice and quorum, as stipulated in Article 69 paragraphs (2) and (6) of the Indonesian Company Law (UUPT) 1/1995.This research focuses on analyzing the legal validity of the EGMS and the notary’s accountability for drafting a deed based on an unlawful meeting. The study employs a normative legal research method with statutory and case study approaches. Findings reveal that the EGMS was conducted without proper notification to all shareholders, thus rendering its resolutions legally void. Furthermore, Notary who drafted Deed of Amendment No. 16/2002, was found to have committed an unlawful act as defined in Article 1365 of the Indonesian Civil Code, having met all four legal elements of an unlawful act—namely, the act itself, fault, loss, and causality. As a result, the notary may be held liable for compensation under Article 1243 of the Indonesian Civil Code. This thesis is supported by legal statutes, literature, and court decisions.