This research is driven by legal issues surrounding the issuance of a Certificate of Heirs (Surat Keterangan Hak Waris/SKHW) by a notary, particularly concerning the legal validity of such deeds when the heirs lack birth certificate and the deceased couple's marriage was not officially recorded. The legal issue examined in this thesis involves the authority and professional responsibility of notaries in issuing SKHW based on incomplete legal facts, and its implications for the deed's validity as an authentic legal instrument. The purpose of this study is to provide juridical solutions on the legal certainty of notarial authority and to analyze the Supreme Court Decision No. 840 K/Civil/2023. The method used is normative-empirical legal research with a focus on secondary data from laws, legal doctrines, and court decisions. The findings reveal that the notarial deed remains legally valid if it fulfills both formal and substantive elements, including recognition from the heirs as biological children. The Supreme Court rejected the cassation request due to lack of evidence of any unlawful act (onrechtmatige daad). In conclusion, a notary retains authority as long as actions are in accordance with applicable legal norms. / Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan hukum yang muncul dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris oleh seorang notaris, khususnya terkait dengan keabsahan akta dalam situasi di mana para ahli waris tidak memiliki akta kelahiran dan pernikahan pewaris tidak tercatat secara resmi. Permasalahan hukum dalam tesis ini adalah terkait kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam membuat Surat Keterangan Hak Waris berdasarkan fakta hukum yang tidak lengkap, serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan akta tersebut sebagai alat bukti otentik. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan solusi yuridis mengenai kepastian hukum atas kewenangan notaris serta menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pdt/2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan analisis data sekunder dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan Surat Keterangan Hak Waris oleh notaris tetap sah secara hukum selama memenuhi unsur formal dan substansial, termasuk adanya pengakuan dari para pihak sebagai anak kandung pewaris. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Kesimpulannya, notaris tetap memiliki kewenangan sepanjang bertindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.