Manipulasi data perolehan emas oleh perusahaan pertambangan asing telah menyebabkan kerugian signifikan bagi negara serta mencederai prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam kasus PT Sultan Rafli Mandiri, di mana perusahaan melakukan pelaporan hasil produksi yang tidak sesuai dan aktivitas penambangan di luar wilayah izin. Praktik ini melanggar ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap perusahaan tambang asing yang melakukan manipulasi data serta menilai efektivitas sistem hukum Indonesia dalam merespons pelanggaran tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan manipulasi data oleh perusahaan asing dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana, perdata, dan administratif. Dalam ranah pidana, pelanggaran dikenai sanksi berdasarkan Pasal 158 dan 163 UU Minerba; secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata; dan secara administratif berupa pencabutan izin serta denda. Studi kasus PT Sultan Rafli Mandiri menekankan pentingnya pengawasan ketat, transparansi, serta reformulasi kontrak karya yang selama ini terlalu menguntungkan pihak asing. Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum perlu diperkuat melalui digitalisasi pengawasan, renegosiasi kontrak lama, serta penegakan hukum yang tegas guna menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam. Pemerintah perlu mengambil langkah konkret agar seluruh kekayaan alam benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat / the manipulation of gold production data by foreign mining companies has caused significant losses to the state and undermined the principle of justice in natural resource management. In the case of PT Sultan Rafli Mandiri, the company submitted false production reports and conducted mining activities outside its authorized area. These actions violated national law, particularly Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining (Minerba Law). This research aims to analyze the legal liability of foreign mining companies involved in data manipulation and to assess the effectiveness of Indonesia’s legal system in addressing such violations. The research method used is normative juridical legal research, employing statutory, conceptual, and case study approaches. Data were collected through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that data manipulation by foreign companies may result in criminal, civil, and administrative liabilities. Criminal liability is imposed under Articles 158 and 163 of the Minerba Law; civil liability under Article 1365 of the Civil Code; and administrative sanctions include permit revocation and fines. The case of PT Sultan Rafli Mandiri highlights the need for stringent oversight, transparency, and reformulation of contracts of work that have disproportionately benefited foreign parties. The study concludes that Indonesia’s legal framework must be strengthened through digital oversight systems, renegotiation of outdated contracts, and firm law enforcement to safeguard national sovereignty over natural resources. The government must take concrete steps to ensure that natural wealth is utilized for the greatest benefit of the people