Penelitian ini berfokus pada dampak kebijakan Google Play Billing System terhadap persaingan usaha di Indonesia, yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli. Indonesia, dengan populasi yang besar dan pertumbuhan pesat ekonomi digital, terutama di sektor e-commerce dan fintech, menghadapi tantangan terkait kebijakan perusahaan besar seperti Google, yang mendominasi pasar distribusi aplikasi melalui Google Play Store. Kebijakan yang mewajibkan pengembang aplikasi untuk menggunakan Google Play Billing System dengan komisi yang tinggi dapat merugikan pengembang lokal dan menciptakan distorsi pasar. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan persoalan hukum terkait kebijakan dan pertanggungjawaban Google Play Billing System oleh Google LLC yang dapat dikategorikan sebagai praktik monopoli. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur terkait). Analisis dilakukan menggunakan metode deduktif dengan mengkaji norma hukum yang relevan, khususnya dalam konteks UU No. 5/1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Google Play Billing System yang mewajibkan pengembang aplikasi menggunakan sistem pembayaran tunggal dan mengenakan komisi tinggi dapat menghambat persaingan usaha di Indonesia. KPPU mengungkapkan bahwa kebijakan ini memperkuat dugaan monopoli Google di pasar, mengarah pada dugaan pelanggaran Pasal 17 UU No.5/1999. Praktik ini berpotensi mengurangi kebebasan pengembang untuk memilih metode pembayaran alternatif, yang dapat memengaruhi inovasi dan persaingan. Google beresiko dikenakan sanksi administratif atau pidana, termasuk denda dan pembatalan perjanjian, jika terbukti melanggar ketentuan terkait penyalahgunaan posisi dominan dan praktik anti persaingan. / This study focuses on the impact of the Google Play Billing System policy on business competition in Indonesia, which has the potential to lead to monopolistic practices. Indonesia, with its large population and rapid digital economy growth, especially in the e-commerce and fintech sectors, faces challenges related to the policies of major companies such as Google, which dominates the app distribution market through the Google Play Store. The policy requiring app developers to use the Google Play Billing System with high commissions could disadvantage local developers and create market distortions. This research aims to address legal issues related to the policy and Google's responsibility regarding the Google Play Billing System, which can be categorized as a monopolistic practice. The research method used is normative legal research with a qualitative approach. The data used is secondary data obtained through library research, including primary legal sources (legislation, court decisions) and secondary legal sources (books, journals, and related literature). The analysis is conducted using a deductive method by examining relevant legal norms, particularly in the context of Law No.5/1999. The results of the study show that the Google Play Billing System policy, which requires app developers to use a single payment system and imposes high commissions, may hinder business competition in Indonesia. The KPPU revealed that this policy strengthens the suspicion of Google's monopoly in the market, leading to potential violations of Article 17 of Law No.5/1999. This practice could limit developers' freedom to choose alternative payment methods, potentially affecting innovation and competition. Google faces the risk of administrative or criminal sanctions, including fines and the cancellation of agreements, if proven to violate provisions related to the abuse of dominant position and anti-competitive practices