Dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, notaris dimasukkan menjadi salah satu pihak pelapor. Notaris memiliki kewajiban untuk melakukan prinsip mengenali pengguna jasa dan melakukan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK. PPATK mengharapkan dengan dimasukkanya notaris sebagai pihak pelapor bertujuan membantu PPATK untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Permasalahan yang timbul adalah implementasi dari prinsip mengenali pengguna jasa belum berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan pemerintah. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi agar penerapan prinsip mengenali pengguna jasa ini dapat berjalan secara efektif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang dikuatkan oleh data primer untuk melihat implementasi dari penerapan pengaturan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. Berdasarkan data yang dikumpulkan disimpulkan bahwa penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dilaksanakan notaris disaat notaris melaksanakan tugasnya diluar jabatannya untuk mewakili memperisapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan untuk dan atas nama pengguna jasa bukan yang terkait dalam kewenangan notaris dalam membuat akta. Masih banyak notaris yang enggan melakukan prinsip mengenali pengguna jasa dikarenakan takut melanggar ketentuan kewajiban kerahasiaan. Perlindungan hukum bagi notaris diberikan bagi notaris yang telah melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum. / With the establishment of Government Regulation 43 Year 2015 on Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crime, notary is included as one of the reporting parties. Notaries have the obligation to recognize service users and report suspicious financial transactions to PPATK. PPATK expects that the inclusion of notaries as reporting parties aims to help PPATK to collect information that will be used to prevent and eradicate money laundering crimes. The problem that arises is that the implementation of the principle of recognizing service users has not run effectively and in accordance with government objectives. This research aims to solve the problems that occur so that the implementation of the principle of recognizing service users can run effectively. This research uses normative juridical research using secondary data corroborated by primary data to see the implementation of the principle of recognizing service users for notaries. Based on the data collected, it is concluded that the application of the principle of recognizing service users is carried out by notaries when notaries carry out their duties outside their positions to represent preparing and conducting transactions for the benefit of and on behalf of service users not related to the authority of notaries in making deeds. There are still many notaries who are reluctant to carry out the principle of recognizing service users because they are afraid of violating the provisions of confidentiality obligations. Legal protection for notaries is provided for notaries who have carried out their obligations in accordance with what is regulated in laws and regulations to ensure legal certainty.