Kasus yang menjadi objek penelitian ini melibatkan sengketa kepemilikan tanah antara PT. Multi Harapan Utama (MHU) dengan Ahmad di wilayah Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. PT. MHU sebagai perusahaan pertambangan batubara mengklaim telah melakukan pembebasan lahan secara sah berdasarkan beberapa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah dalam sengketa kepemilikan tanah, serta 2) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1394 K/Pdt/2020 terkait sengketa kepemilikan tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma- norma hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini memiliki sifat deskriptif, serta data yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah dapat diberikan melalui empat bentuk: perlindungan preventif, represif, administratif, dan prosedural, dimana dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sesuai Pasal 1874 KUHPerdata yang dapat diperkuat dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi dan surat keterangan pejabat berwenang. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1394 K/Pdt/2020 menunjukkan pendekatan sistematis dengan menekankan kesesuaian dalil penggugat dengan fakta lapangan melalui pemeriksaan setempat dan penerapan prinsip perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, namun kurang mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam memberikan perlindungan hukum yang setara antara petani kecil dan perusahaan besar. / The case that is the object of this research involves a land ownership dispute between PT. Multi Harapan Utama (MHU) and Ahmad in the Loa Kulu District, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan. PT. MHU as a coal mining company claims to have legally acquired land based on several land rights release statement letters. The problem formulations in this study are: 1) What are the forms of legal protection for holders of Land Ownership/Control Statement Letters in land ownership disputes, and 2) What are the legal considerations of the Panel of Judges in Supreme Court Decision Number 1394 K/Pdt/2020 regarding land ownership disputes based on Land Ownership/Control Statement Letters. The method used in this study is the normative juridical research method, which is a method that refers to legal norms conducted through literature study related to the problems being researched. This research has a descriptive nature, and the data is analyzed qualitatively. The research findings reveal that legal protection for holders of Land Ownership/Control Statement Letters can be provided through four forms: preventive, repressive, administrative, and procedural protection, where such documents have evidentiary power as private deeds in accordance with Article 1874 of the Civil Code that can be strengthened with other evidence such as witness testimony and official certificates from authorized officials. The legal considerations of the Panel of Judges in Supreme Court Decision Number 1394 K/Pdt/2020 demonstrate a systematic approach by emphasizing the conformity between the plaintiff's claims and field facts through on-site examination and the application of unlawful act principles based on Article 1365 of the Civil Code, however, it lacks consideration of substantive justice aspects in providing equal legal protection between small farmers and large corporations.