Penelitian ini membahas tentang keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pasangan resmi menikah, khususnya setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan ini membuka peluang hukum baru dengan memperbolehkan pasangan suami istri di Indonesia untuk membuat perjanjian perkawinan meskipun pernikahan telah dilangsungkan. Sebelumnya, perjanjian semacam ini hanya sah apabila dibuat sebelum atau pada saat pernikahan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji landasan hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan pendukung lainnya dan melakukan diskusi kelompok terarah dengan notaris yang telah berpengalaman di bidangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah menikah tetap sah secara hukum asalkan memenuhi syarat formal dan materiil yakni dibuat atas dasar kesepakatan bersama, dituangkan dalam akta notaris, dan didaftarkan secara resmi. Tanpa pendaftaran yang sah, isi perjanjian tidak dapat mengikat pihak ketiga. Penelitian ini juga menegaskan bahwa agar perjanjian tersebut memperoleh kekuatan hukum yang utuh, harus memuat klausul “tidak berlaku surut” untuk melindungi kepentingan pihak ketiga. Meskipun telah diakui secara konstitusional, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan, khususnya dalam hal administrasi serta keraguan dari pihak notaris dan petugas pencatat pernikahan. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan putusan ini, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Edaran pada tahun 2017 sebagai panduan teknis pendaftaran perjanjian pasca nikah. Namun demikian, karena sifat surat edaran hanya mengikat secara internal, kekuatan hukumnya terbatas. Hal ini menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan peraturan turunan yang lebih kuat dan mengikat untuk menjamin keseragaman dan kepastian dalam pelaksanaannya.