Penelitian ini membahas peran notaris dalam penggunaan ciptaan sinematografi sebagai objek jaminan fidusia pada lembaga perbankan di Indonesia. Dengan pertumbuhan pesat industri kreatif, khususnya perfilman, hak cipta sinematografi mulai diakui sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah belum adanya mekanisme penilaian nilai ekonomi yang baku dan rendahnya penerimaan dari pihak perbankan akibat ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris sangat penting dalam memastikan legalitas, validitas, dan kepastian hukum atas akta jaminan fidusia yang melibatkan ciptaan sinematografi. Namun demikian, perlu adanya regulasi teknis dan sinergi antara pemerintah, perbankan, serta notaris untuk menciptakan sistem jaminan fidusia yang lebih efektif dan dapat diimplementasikan secara nyata dalam dunia perbankan. / This study explores the role of notaries in the use of cinematographic works as fiduciary collateral in banking institutions in Indonesia. With the rapid growth of the creative industry, particularly in filmmaking, cinematographic copyright is increasingly recognized as an intangible asset with economic value, making it eligible for financial collateral. Although legally supported by Law No. 28 of 2014 on Copyright and Government Regulation No. 24 of 2022 on the Creative Economy, implementation faces various obstacles, including the absence of a standardized valuation mechanism and banks' reluctance due to legal uncertainty. This research adopts a normative-empirical approach with qualitative analysis. The findings indicate that notaries play a crucial role in ensuring the legality, validity, and legal certainty of fiduciary deeds involving cinematographic works. Nevertheless, technical regulations and synergy among the government, banking sector, and notaries are needed to develop a more effective and applicable fiduciary guarantee system in the banking industry.