Akta Notaris merupakan alat bukti yang banyak digunakan untuk melindungi kepentingan para pihak. Namun, kurangnya pengetahuan hukum dan keinginan untuk mengurus segala sesuatunya dengan cepat membuat masyarakat enggan untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai cara membuat akta Notaris. Salah satu cara yang sering digunakan oleh masyarakat adalah dengan menggunakan biro jasa untuk segala keperluannya. Ketika terjadi kerjasama antara Notaris dengan biro jasa di mana biro jasa berperan sebagai perantara, maka Notaris telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan sumpah jabatannya. Akibat dari tindakan tersebut kekuatan pembuktian akta Notaris berubah menjadi akta di bawah tangan. Oleh karena itu, Penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tanggung jawab Notaris dan perlindungan hukum bagi (para) penghadap akta terhadap tindakan Notaris yang mengirimkan minuta akta untuk ditandatangani melalui biro jasa. Dalam penelitian ini, penelitian hukum yang digunakan adalah normatif-empiris dengan kategori kasus non-judicial case study dengan menggunakan data primer yang didukung oleh data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif, perdata dan pidana. Sedangkan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan adalah melaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN), Aparat Penegak Hukum, atau mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Selain itu, pihak yang berwenang telah membuat peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana di mana peraturan tersebut diharapkan agar Notaris dalam menjalankan wewenangnya bersikap amanah, adil, jujur, mandiri, tidak berpihak. / Notarial deed is a widely used evidence to protect the interests of the parties. However, the lack of legal Knowledge and the desire to process everything quickly make people reluctant to find out more about how to make a Notarial deed. One way that is often used by the public is to use a service bureau for all their needs. When there is cooperation between the Notary and the service bureau, the Notary has violated the Notary Office Law, the Notary Code of Ethics, and his oath of office, which results in the evidentiary power of the Notary deed becoming a deed under the hand. Thus, the author seeks to gain a deeper understanding of the Notary's responsibilities and the legal protections afforded to deed recipients against the actions of Notaries who send deed minutes to be signed through service bureaus. In this research, the legal research used is normative empirical with a non-judicial case category using primary and secondary data. Based on the results of the research, it can be concluded that the actions of a Notary can be held accountable administratively, civilly and criminally but to obtain legal protection, the injured party needs to report it to the Notary Supervisory Council, law enforcement officials, or file a lawsuit in the local district court. In addition, the government has established regulations and provided education so that candidates for Notary and Notary in carrying out their positions are trustworthy, honest, careful, independent, and impartial.