Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat dari adanya ikatan perkawinan. KUH Perdata secara jelas menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tak akan berlaku terhadap pihak ketiga sebelum dicatatkan, dan UU Perkawinan juga mengatur bahwa perjanjian perkawinan akan berlaku terhadap pihak ketiga setelah dicatatkan. Permasalahannya, Putusan Nomor 9 PK/Pdt/2021 memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap persyaratan pencatatan dengan menetapkan bahwa perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan tetap dapat mengikat pihak ketiga jika pihak ketiga mengetahui adanya perjanjian perkawinan tersebut. Pada tingkat pertama dan banding, Pengadilan memutuskan bahwa perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan tidak berlaku terhadap pihak ketiga, sedangkan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjawab rumusan mengenai 1) keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan yang tidak dicatatkan; dan 2) keberlakuan akta perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut terhadap pihak ketiga serta akibatnya terhadap Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian dengan hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memenuhi asas publisitas dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Akibatnya, pemberian hak tanggungan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian, sedangkan perjanjian kredit in casu tetap berlaku karena batalnya perjanjian accesoir tidak menyebabkan batalnya perjanjian pokok. / Prenuptial Agreement is a contract that governs the legal consequences arising from the marriage. The Indonesian Civil Code explicitly stipulates that a Prenuptial Agreement shall not be enforceable against third parties unless it is registered. Similarly, Law No. 1 of 1974 on Marriage provides that a Prenuptial Agreement shall have legal effect vis-à-vis third parties only upon registration. The issue arises in Supreme Court Decision Number 9 PK/Pdt/2021 which ruled that even if unregistered, such an agreement may still bind third parties if they are aware of its existence, emphasizing a broader interpretation of the registration requirement. At both the District Court and Appellate Court levels, it was held that an unregistered prenuptial agreement is not enforceable against third parties. However, the Supreme Court, at the cassation and judicial review stages, overturned those rulings. This research therefore seeks to examine: (1) the legal validity of a prenuptial agreement that has not been registered; and (2) the enforceability of such an unregistered prenuptial agreement against third parties, as well as its implications for Credit Agreements and Land Mortgage Deed. In conducting the research, the author used a normative-empirical legal research method. Findings show unregistered prenuptial agreements lack publicity and are unenforceable against third parties. As a result, the Land Mortgage Deed may be annulled for failing to meet the subjective requirements of the contract, while the Credit Agreement in this case remains valid, as the annulment of a security agreement does not invalidate its principal agreement.