Disharmoni hukum antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Hukum Agama, Universal Declaration of Human Rights (UDHR), dan Internasional Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang ingin menikah secara beda agama di Indonesia, yang berpotensi melanggar hak mereka untuk menikah dan memeluk agama secara bebas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disharmoni yang ada, dan mencari rekonstruksi hukum yang sesuai untuk mengisi celah yang ada berdasarkan teori Keadilan Bermartabat. Metode penelitian hukum normatif-empiris digunakan dengan pendekatan perbandingan hukum, komparatif, dan kasus. Data diambil melalui studi kepustakaan dan riset lapangan, kemudian di analisa secara deskriptif dan diuraikan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi disharmoni hukum atas peraturan-peraturan yang ada, serta adanya SEMA yang terkesan melampaui batasan trias politica. Diperlukan adanya pengenalan pencatatan perkawinan sipil, dan penegasan prinsip non-diskriminasi bagi pasangan yang ingin menikah secara beda agama. Harmonisasi diperlukan agar dapat menjamin asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan; serta memenuhi hak tiap warga negara dengan adil serta sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia oleh negara tanpa terkecuali. / Disharmony among the Indonesian Marriage Law, the Population Administration Law, Supreme Court Circular (SEMA) No. 2 of 2023, religious law, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) creates legal uncertainty for inter-faith couples who wish to marry in Indonesia and risks violating their rights to marry and to freely embrace a religion. This study aims to analyze the existing disharmony and to propose a legal reconstruction that can fill the gaps, drawing on the theory of Dignified Justice (Keadilan Bermartabat). A normative-empirical legal research method is employed, using comparative, doctrinal, and case approaches. Data are collected through literature study and field research, then examined descriptively and elaborated through descriptive-analytical techniques. The findings reveal significant disharmony among the current regulations and indicate that the Supreme Court Circular appears to overstep the boundaries of the trias politica. The study recommends introducing a civil-marriage registration framework and affirming the principle of non-discrimination for couples seeking inter-faith marriage. Harmonization is essential to ensure legal certainty, justice, and utility, to safeguard every citizen’s right, and to fulfill the state’s human-rights obligations without exception.