Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, termasuk akta terkait dengan pertanahan salah satunya akta terkait pembebanan hak tanggungan. Dalam penelitian ini, terdapat Notaris (yang juga PPAT) membuat perjanjian pokok dan SKMHT serta melakukan penyimpanan sertifikat tanah yang dibebani hak tanggungan oleh PPAT yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan persoalan hukum mengenai bagaimana kewenangan Notaris melakukan penyimpanan sertifikat tanah yang dibebani hak tanggungan oleh PPAT yang berbeda dan bagaimana tanggung jawab Notaris terkait penyimpanan sertiifikat tanah yang dibebani hak tanggungan oleh PPAT yang berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan aspek teori. Kesimpulan dari penelitian ini Notaris tidak berwenang melakukan penyimpanan sertifikat tanah yang dibebani hak tanggungan oleh PPAT yang berbeda. Notaris yang menyimpan sertifikat tanah yang dibebani hak tanggungan oleh PPAT yang berbeda dapat dikenakan sanksi perdata apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, sanksi administratif berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris, serta sanksi pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP/A Notary is defined as a public official authorized to make authentic deeds including land- related deeds, such as mortgage rights. In this research, there is a Notary (who is also a land deed official) who produces a principal agreement and a Power of Attorney to Grant Land Mortgage (SKMHT) also storing a land certificate guaranteed with mortgage rights by a different land deed official (PPAT). The purpose of this research is to solve legal problems regarding the authority of the Notary to store land certificates guaranteed with mortgage rights by a different PPAT, and a Notary's responsibility regarding the storage of land certificates guaranteed with mortgage rights by a different PPAT. This research is a normative study that utilizes legislation, and theoretical approaches. In summary, a Notary is not authorized to store land certificates guaranteed by mortgage rights by a different PPAT. A Notary that keeps land certificates guaranteed by mortgage rights by a different PP A T may be subject to civil sanctions if proven to have committed unlawful acts under Article 1365 of the Civil Code, administrative sanctions under the Notary Law and the Notary Code of Ethics, and criminal sanctions under Article 374 of the Criminal Code.