Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban direksi yang mengundurkan diri atas kerugian perseroan setelah diberikan acquit et de charge oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta menelaah peran notaris dalam menjamin asas kepastian hukum melalui pencatatan pengunduran diri ke dalam akta autentik. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan kepastian hukum dalam sistem hukum perusahaan, khususnya dalam situasi hukum yang belum memiliki pengaturan tegas mengenai batas kewenangan dan akibat hukum dari pemberian acquit et de charge. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa acquit et de charge hanya sah secara hukum apabila diberikan berdasarkan laporan tahunan yang disusun secara transparan, objektif, dan dengan itikad baik. Namun, pemberian pembebasan tanggung jawab ini tidak bersifat mutlak dan tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban hukum apabila terbukti terjadi kelalaian atau pelanggaran hukum. Notaris memiliki peran strategis dalam memastikan prosedur pengunduran diri dan pemberian acquit et de charge dilakukan sesuai ketentuan hukum serta tercatat dalam akta autentik. Dengan demikian, pencatatan notaris menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. / This study aims to analyze the liability of directors who resign from their position after being granted acquit et de charge by the General Meeting of Shareholders (GMS), as well as to examine the role of the notary in ensuring legal certainty through the official recording of the resignation in an authentic deed. The background of this research lies in the need for legal certainty in corporate law, particularly due to the absence of explicit regulation regarding the limits and legal consequences of granting acquit et de charge. This research uses a normative juridical method with a qualitative approach based on statutory regulations and legal literature. The results show that acquit et de charge is legally valid only if granted based on an annual report that is transparent, objective, and prepared in good faith. However, this release from liability is not absolute and does not preclude legal accountability if negligence or legal violations are proven. The notary plays a strategic role in ensuring that the procedures of resignation and the granting of acquit et de charge comply with legal requirements and are properly recorded in an authentic deed. Thus, notarial documentation serves as a vital instrument in ensuring legal certainty and legal protection for all parties involved.