Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan akta pendirian perseroan terbatas (PT) yang memuat lebih dari satu maksud dan tujuan kegiatan usaha, dengan salah satunya termasuk dalam kategori Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) single purpose. KBLI single purpose merupakan jenis kegiatan usaha yang secara ketentuan hanya dapat dijalankan secara tunggal oleh satu badan hukum dan tidak dapat digabungkan dengan bidang usaha lain. Dalam praktiknya, permasalahan muncul ketika akta pendirian PT memuat beberapa KBLI sekaligus, termasuk KBLI single purpose, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS) dan menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan asas hukum dan sistematika hukum untuk menganalisis pengaturan serta implikasi hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat aturan hukum yang tegas dan rinci terkait penerapan KBLI single purpose di Indonesia. Namun demikian, pencantuman KBLI single purpose bersama KBLI lainnya dalam satu akta pendirian tidak serta-merta menyebabkan akta tersebut menjadi tidak sah. Akta tersebut tetap dianggap sah dan mengikat secara hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dasar hukum pendirian perseroan terbatas. / This study aims to examine the legal validity of a limited liability company's deed of establishment that contains multiple business purposes, one of which falls under the category of single purpose as defined in the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI). A single purpose KBLI refers to a type of business activity that, by regulation, may only be carried out exclusively by one legal entity and cannot be combined with other business activities. In practice, legal issues arise when a deed of establishment includes several KBLIs simultaneously, including a single purpose KBLI, which may create inconsistencies with the risk-based licensing system under the Online Single Submission (OSS) platform, raising questions about the validity of such a deed. This research employs a normative legal method, using principles of law and legal systematic analysis to assess regulatory frameworks and legal implications. The findings indicate that there is currently no clear and specific legal provision governing the implementation of single purpose KBLIs in Indonesia. Nevertheless, the inclusion of a single purpose KBLI alongside other KBLIs in a single deed of establishment does not automatically render the deed invalid. The deed remains legally valid and binding, as long as it does not violate the fundamental legal provisions governing the establishment of limited liability companies.