Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dalam hukum perdata. Salah satu syarat sahnya akta autentik adalah kehadiran saksi instrumenter yang memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kehadiran saksi instrumenter bukan sekadar formalitas, tetapi juga menjadi elemen substansial dalam menjamin keabsahan dan keotentikan sebuah akta. Namun, dalam praktiknya kerap ditemukan pencantuman saksi instrumenter fiktif, yaitu saksi yang sebenarnya tidak hadir saat penandatanganan akta dan tidak mengetahui isi akta tersebut. Hal ini menjadi persoalan serius karena dapat mengurangi nilai autentik akta dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab notaris terhadap keberadaan saksi instrumenter fiktif dalam akta autentik ditinjau dari ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, khususnya UUJN. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap norma-norma hukum yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman saksi instrumenter fiktif dalam akta merupakan pelanggaran terhadap ketentuan formil dalam UUJN serta bertentangan dengan Kode Etik Notaris. Apabila terjadi permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta seperti mencantumkan saksi instrumenter fiktif, maka sudah seharusnya notaris bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut. Bentuk pertanggungjawaban dapat meliputi pertanggungjawaban secara administrasi, perdata, maupun pidana. Dalam hal ini, Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Notaris disarankan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, khususnya terkait penggunaan saksi fiktif dalam pembuatan akta. / As public officials, notaries are authorized to create authentic deeds that possess perfect evidentiary power in civil law. One of the essential requirements for the validity of an authentic deed is the presence of instrumentary witnesses as stipulated in Article 40 of the Notary Law (UUJN). The presence of such witnesses is not merely a formality, but a substantive element that ensures the validity and authenticity of the deed. However, in practice, there are frequent instances of fictitious instrumentary witnesses being listed in deeds, witnesses who were not actually present during the signing and who have no knowledge of the deed’s contents. This presents a serious legal issue, as it undermines the authenticity of the deed and creates legal uncertainty for the parties involved. This research aims to analyze the notary’s responsibility regarding the inclusion of fictitious instrumentary witnesses in authentic deeds, examined from the perspective of applicable laws and regulations, particularly the UUJN. The research uses a normative legal method with a statutory approach, focusing on juridical analysis of legal norms governing the authority and responsibilities of notaries. The results indicate that the inclusion of fictitious witnesses constitutes a formal violation of the UUJN and contradicts the Notary Code of Ethics. If a notary commits such a violation during the drafting of a deed, they must be held accountable for their actions. The forms of liability may include administrative, civil, or even criminal responsibility. In this regard, the Notary Supervisory Council and the Notary Honorary Council are recommended to strengthen oversight mechanisms and disciplinary enforcement, especially concerning the use of fictitious witnesses in deed-making. This step is crucial to ensure that notaries operate in accordance with legal provisions and professional ethics, and to provide a deterrent effect for those who violate the rules.