Dalam praktiknya, akuisisi perusahaan pertambangan mineral dan batubara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) kerap dilakukan melalui mekanisme pengambilalihan saham. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, perubahan pemegang saham hanya memerlukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, tanpa kewajiban menyertakan persetujuan dari kementerian teknis. Berbeda dengan pendekatan administratif tersebut, sektor pertambangan diatur secara lebih ketat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, yang secara eksplisit mensyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebelum dilakukannya perubahan kepemilikan saham pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara pemegang IUP. Ketidaksinkronan ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan terjadinya pengalihan kepemilikan tanpa mekanisme pengawasan dari otoritas teknis, sehingga dapat mengancam akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini menemukan bahwa ketidaksinkronan regulasi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, kebingungan oleh pelaku usaha, dan berpotensi merugikan kepentingan publik serta melanggar semangat konstitusi yang menempatkan sumber daya alam sebagai kekayaan negara yang harus dikelola secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya sinkronisasi lintas kementerian, pembenahan sistem administrasi, dan penguatan posisi regulasi sektoral dalam proses peengalihan saham termasuk akuisisi di sektor pertambangan. / In practice, the acquisition of mineral and coal mining companies holding Mining Business Licenses (IUP) is often carried out through share acquisition mechanisms. According to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and its implementing regulations, changes in shareholding only require notification to the Ministry of Law through the Legal Entity Administration System (SABH), without the obligation to attach approval from the relevant technical Ministry. In contrast to this administrative approach, the mining sector is governed more strictly under Government Regulation Number 96 of 2021 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activites, as amended by Government Regulation Number 25 of 2024, which explicitly requires prior approval from the Minister of Energy and Mineral Resources before any change in share ownership in mining companies holding IUPs can be made. This regulatory inconsistency creates a legal loophole that enables chages in ownership to occur without supervision from the technical authority, thereby threatening accountability in the managament of natural resources. This study finds that such regulatory disharmony leads to legal uncertainty, confusion among business actors, and potentially harms the public interest while undermining the constitutional principle that positions natural resources as national wealth to be managed sustainably. Therefor, this research recommends regulatory synchronization across ministries, improvements to the administrative system, and the strengthening of sectoral regulations in the process of share transfer and acquistion within the mining sector.