Sengketa kepemilikan hak atas tanah masih terjadi di Indonesia sampai saat ini salah satunya yang terjadi di kota Bekasi yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Putusan 656/Pdt.G/2017/PN Bks yang dimana perusahaan yang sudah memiliki sertipikat hak guna bangunan sejak tahun 2005 di gugat oleh pihak lain yang merasa memiliki tanah tersebut dengan dasar kepemilikan surat girik. Sertipikat merupakan tanda bukti kepemilikan atas sebidang tanah dan atau bangunan, sebidang tanah yang telah terbit sertipikat masih dapat digugat karena sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut oleh Indonesia adalah sistem publikasi negatif bertendensi positif. Sistem publikasi ini ternyata dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam mengajukan gugatan atas sebidang tanah yang telah di daftarkan diberikan batas waktu selama 5 (lima) tahun terhitung dari terbitnya sertipikat tersebut. Namun dalam kasus yang ditemukan oleh penulis sebidang tanah yang menjadi objek gugatan telah memiliki sertipikat sejak tahun 2005 dan baru digugat pada tahun 2017. Adapun rumusan masalah dalam penulisan tesis ini yaitu bagaimana pelrindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah yang ditinjau dari sistem publikasi negatif bertendensi positif dan kedudukan sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Dalam penulisan tesis kali ini penulis menggunakan metode penelitian Normati Empiris, yang dimana penulis melihat bagaimana penerapan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada sengketa tanah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Putusan 656/Pdt.G/2017/PN Bks dan melakukan wawancara salah seorang Hakim untuk mengetahui bagaimana efektifitas sistem publikasi pendaftaran tanah di Indoenesia. Kesimpulan dari penulisan tesis ini sistem publikasi negatif bertendensi positif yang di terapkan di Indonesia tidak benar-benar mengandung unsur positif karena walau sudah lewat 5 (lima) tahun sertipikat masih memungkinkan mendapat gugatan. Sertipikat sebagai alat bukti yang kuat, apabila ditarik dari kacamata hukum acara perdata sertipikat dikategorikan sebagai alat bukti yang sempurna namun tidak mutlak, jadi sebuah sertipikat dapat dikatakan tidak mengikat hukum apabila dapat dibuktikan sebaliknya. Atas permasalahan ini hendaknya masyarakat Indonesia melakukan validasi dan plotting atas sertipikatnya dan pemerintah dapat segara menerapkan sistem publikasi positif murni untuk menjadikan sertipikat sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat. / Land ownership disputes continue to be a common issue in Indonesia, despite the existence of land certificates as official legal proof. One notable case is found in the Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 656/Pdt.G/2017/PN Bks, where a company that had held a Building Use Right Certificate (Sertipikat Hak Guna Bangunan) since 2005 was sued in 2017 by another party claiming ownership based on a Girik letter, customary form of land ownership. This case highlights the limitations of Indonesia’s current land registration system, which adopts a negative publication system with a positive tendency. According to Article 32 paragraph (2) of Peraturan Pemerintah Number 24 of 1997 concerning Land Registration, any legal claim against a registered land certificate must be filed within five years from its issuance. However, in practice, as shown in this case, disputes can still occur after this time limit, undermining legal certainty and protection for certificate holders. This thesis aims to examine the legal protection granted to land certificate holders under a negative publication system with a positive tendency in Indoensia and to evaluate the legal status of land certificates as evidence of ownership. The research applies a normative-empirical legal method, which combines statutory and case law analysis with interviews specifically, an interview with a judge involved in land disputes to assess the practical effectiveness of the regulation. The findings indicate that while land certificates are recognized as strong legal evidence in civil procedure law are categorized as perfect evidence, they are not absolute and may be invalidated if contrary evidence is presented. Consequently, the negative publication system with a positive tendency in Indoensia does not provide full legal certainty. This study recommends that landowners carry out validation and mapping of their certificates and urges the government to adopt a fully positive publication system to strengthen land rights protection and ensure legal certainty in Indonesia’s land registration framework.