Salah satu tantangan dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut asas selfassessment adalah penghindaran pajak, khususnya dalam transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan kerap memanfaatkan celah hukum untuk menetapkan harga transaksi yang tidak wajar guna menekan beban pajak. Dalam konteks ini, notaris memegang peran strategis sebagai pejabat umum pembuat akta autentik, yang juga dituntut memahami dampak perpajakan dari transaksi yang dituangkan dalam akta, termasuk jual beli aset non-tanah. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran notaris dalam mencegah penghindaran pajak melalui transaksi jual beli aset non-tanah antar pihak berelasi. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris melalui studi pustaka dan wawancara dengan notaris serta praktisi perpajakan. Hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman notaris terhadap prinsip perpajakan, khususnya prinsip kewajaran (arm’s length), yang menyebabkan kerentanan hukum saat akta digunakan dalam transaksi yang berindikasi manipulatif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi notaris di bidang perpajakan, pelaksanaan Know Your Customer (KYC) untuk calon klien dan obyek jual beli, serta kerja sama dengan otoritas pajak untuk mendukung kepatuhan dan kepastian hukum. Dengan demikian, notaris dapat berkontribusi aktif dalam menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan adil. / One of the main challenges in Indonesia’s self-assessment tax system is tax avoidance, particularly in transactions between parties with a special relationship. Companies often exploit legal loopholes to set unfair transaction prices in order to reduce their tax burden. In this context, notaries play a strategic role as public officials authorized to draft authentic deeds and are also expected to understand the tax implications of the transactions recorded in such deeds, including the sale and purchase of non-land assets. This study aims to examine the role of notaries in preventing tax avoidance in the sale and purchase of non-land assets between related parties. The research uses a normative-empirical method through literature studies and interviews with notaries and tax practitioners. The results show a gap in notaries’ understanding of taxation principles, especially the arm’s length principle, which leads to legal vulnerability when a deed is used in potentially manipulative transactions. The study recommends enhancing notaries’ competence in taxation, implementing Know Your Customer (KYC) procedures for prospective clients and the subject of transactions, and promoting cooperation with tax authorities to support tax compliance and legal certainty. Thus, notaries can actively contribute to building a transparent and fair tax system.