Permohonan banding atas penetapan hakim pengawas di Indonesia belum diatur secara khusus dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berdampak terhadap praktik penyelesaian permasalahan kepailitan. Penelitian ini hendak berfokus pada 2 (dua) permasalahan, yaitu bagaimana ketentuan hukum permohonan banding dalam kepailitan; serta bagaimana kepastian hukum bilamana terdapat permohonan banding dalam kepailitan. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif empiris dan pendekatan kasus serta sinkronisasi hukum, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada ketentuan hukum acara yang khusus dan jelas yang mengatur mengenai permohonan banding dalam kepailitan, yang mana hal ini mendorong para penegak hukum untuk menerapkan ketentuan hukum yang digunakan dalam prosedur renvoi maupun dalam gugatan lain-lain. Namun, meskipun permohonan banding ini belum diatur secara khusus dan jelas, kenyataanya ketentuan ini dapat menjadi alternatif dan solusi bagi kreditor dalam menyelesaikan permasalahan akibat adanya penetapan hakim pengawas dalam perkara kepailitan, sehingga kreditor dapat memperoleh status kepastin hukum dalam memperoleh pelunasan utang dari debitor yang sudah dinyatakan insolven. / The appeal application against the determination of the supervisory judge in Indonesia has not been specifically regulated in the provisions of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations which have an impact on the practice of resolving bankruptcy problems. This study aims to focus on 2 (two) problems, namely how are the legal provisions for appeal applications in bankruptcy; and how is the legal certainty when there is an appeal application in bankruptcy. By using empirical normative legal research and a case approach and legal synchronization, this study found that there are no specific and clear procedural provisions that regulate appeal applications in bankruptcy, which encourages law enforcers to apply the legal provisions used in the renvoi procedure and in other lawsuits. However, although this appeal application has not been specifically and clearly regulated, in reality this provision can be an alternative and solution for creditors in resolving problems due to the determination of the supervisory judge in bankruptcy cases, so that creditors can obtain legal certainty in obtaining debt repayment from debtors who have been declared insolvent.