Pada tahun 2022, Menteri Investasi/Kepala BKPM melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Shenniu Mining Indonesia, dimana keputusan tersebut merupakan objek sengketa dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 300/G/2022/PTUN.JKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan IUP tersebut cacat secara prosedural karena tidak melalui tahapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang secara substantif menurut Pasal 119 UU No. 3 Tahun 2020. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab yang menjadi dasar utama Teori Keadilan Bermartabat. Putusan PTUN yang membatalkan SK pencabutan IUP dinilai sejalan dengan prinsip keadilan bermartabat karena menolak tindakan sewenang-wenang dan menegakkan hak atas perlakuan hukum yang memanusiakan manusia. Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam oleh negara harus senantiasa mengacu pada prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI 1945, serta dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang menjunjung martabat manusia sebagaimana merupakan tujuan dari Pancasila./In 2022, the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) revoked the Mining Business Permit (IUP) of PT Shenniu Mining Indonesia, a decision that became the object of dispute in the Jakarta Administrative Court Decision Number 300/G/2022/PTUN.JKT. The research findings indicate that the revocation was procedurally flawed, as it did not follow the stages of administrative sanctions as stipulated by prevailing laws and regulations. Moreover, it was carried out by an official who lacked substantive authority according to Article 119 of Law No. 3 of 2020. This action not only violated positive law but also contradicted the values of Pancasila, particularly the principle of just and civilized humanity, which is the foundation of the Theory of Dignified Justice. The Administrative Court's decision to annul the revocation decree is considered consistent with the principles of dignified justice, as it rejects arbitrary actions and upholds the right to humane legal treatment. This study emphasizes that the management of natural resources by the state must always refer to the principle of social justice as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and must be grounded in noble values that uphold human dignity as envisioned by Pancasila.