Integrasi teknologi digital ke dalam praktik hukum merupakan suatu keniscayaan di era modern dan telah memberikan dampak signifikan terhadap profesi notaris. Di Indonesia, notaris berperan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Namun, dengan berkembangnya transaksi hukum berbasis elektronik, kebutuhan untuk menyesuaikan layanan kenotariatan dengan mekanisme digital, khususnya melalui penggunaan tanda tangan elektronik, menjadi semakin mendesak. Penelitian ini mengkaji urgensi dan kerangka hukum terkait penggunaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta notaris, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, studi ini menganalisis sumber hukum doktrinal dan data lapangan melalui wawancara dengan praktisi serta ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia telah mulai mengakui tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah—dengan kedudukan setara dengan dokumen konvensional—sektor kenotariatan masih dibatasi oleh regulasi yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris masih menekankan kehadiran fisik, pembacaan akta secara lisan oleh notaris, serta penggunaan tanda tangan basah. Akibatnya, penerapan akta notaris digital secara penuh (cyber notary) belum dapat diwujudkan dalam kondisi hukum yang ada saat ini, sehingga menciptakan kesenjangan antara kemampuan teknologi dan kesiapan regulasi. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi regulasi dan mengusulkan solusi transisi melalui model notaris hybrid. Dalam model ini, dokumen dibuat secara digital namun tetap melibatkan verifikasi fisik guna menjamin efisiensi sekaligus kepatuhan hukum. Dengan menjembatani praktik hukum tradisional dan alat digital modern, notaris dapat mempertahankan integritas akta otentik sambil memenuhi tuntutan zaman yang menginginkan layanan hukum yang lebih fleksibel, cepat, dan mudah diakses. Penerapan tanda tangan elektronik, apabila didukung dengan infrastruktur hukum dan teknologi yang memadai, berpotensi besar untuk memodernisasi layanan kenotariatan di Indonesia dan menyelaraskannya dengan praktik terbaik di tingkat global. / The integration of digital technology into legal practice has become inevitable in the modern era, significantly impacting the notarial profession. In Indonesia, notaries serve as public officials authorized to produce authentic deeds with strong evidentiary power. However, with the growing prevalence of electronic legal transactions, there is an increasing need to align notarial services with digital mechanisms, particularly through the implementation of electronic signatures. This study examines the urgency and legal framework surrounding the use of electronic signatures in the creation of notarial deeds, especially following the enactment of Law Number 1 of 2024, which amends the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). Using a normative-empirical legal research method, this study analyzes both doctrinal legal sources and field data obtained through interviews with practitioners and legal experts. The findings reveal that, although Indonesia's legal system has begun to recognize electronic signatures as legally valid and admissible evidence—equivalent to conventional documents—the notarial sector remains limited by current regulations. Existing laws governing the notarial office still emphasize physical presence, oral reading of deeds by the notary, and the use of wet signatures. Consequently, the implementation of fully digital notarial deeds (cyber notary) is currently not feasible under the prevailing legal framework, creating a gap between technological potential and regulatory readiness. This study emphasizes the need for regulatory reform and proposes a transitional solution through a hybrid notarial model. In this model, documents are created digitally but still require physical verification to ensure both efficiency and legal compliance. By bridging traditional legal practices with modern digital tools, notaries can uphold the integrity of authentic deeds while meeting contemporary demands for flexibility, speed, and accessibility. With adequate legal infrastructure and technological support, the implementation of electronic signatures has the potential to modernize notarial services in Indonesia and align them with global best practices.