Pengaturan kemudahan berusaha dalam pemanfaatan HGB di atas HPL sangat bergantung pada konsistensi interpretasi dan implementasi hukum, serta peran proaktif Pemegang HPL dalam menjembatani antara penguasaan negara atas tanah dengan kebutuhan investasi. Pemegang HPL harus beradaptasi dengan semangat penyederhanaan regulasi, memastikan transparansi, efisiensi proses, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha demi terciptanya iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum yang menyeluruh. Pembahasan mendalam meliputi pergeseran paradigma dalam pengelolaan pertanahan yang bertujuan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Meskipun UU Cipta Kerja menjanjikan kemudahan, penelitian ini juga mengkaji tantangan implementasi dan potensi konflik norma yang mungkin timbul antara peraturan lama dan baru, khususnya terkait hak-hak pihak ketiga dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pengaturan HGB di atas HPL dalam UU Cipta Kerja merupakan langkah progresif dalam memangkas hambatan investasi, namun memerlukan sosialisasi dan implementasi yang cermat untuk memastikan tujuan kemudahan berusaha tercapai tanpa mengorbankan aspek keadilan dan kepastian hukum. / The ease of doing business in utilizing Hak Guna Bangunan (HGB) over Hak Pengelolaan (HPL) heavily relies on consistent legal interpretation and implementation, alongside the proactive role of HPL holders in bridging state land control with investment needs. HPL holders must adapt to the spirit of regulatory simplification, ensuring transparency, process efficiency, and responsiveness to business actors' needs. This fosters a conducive investment climate and comprehensive legal certainty. In-depth discussions cover the paradigm shift in land management aimed at creating a more favorable business environment. While the Job Creation Law promises ease, this research also examines implementation challenges and potential conflicts of norms between old and new regulations, particularly regarding third-party rights and dispute resolution mechanisms. The arrangement of HGB over HPL in the Job Creation Law is a progressive step in reducing investment barriers, but it requires careful socialization and implementation to ensure the objective of business convenience is achieved without sacrificing aspects of justice and legal certainty.