Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal perusahaan yang berstatus sebagai advokat aktif dalam memberikan pendapat hukum. Fokus penelitian inkedepannyaada kasus Terdakwa Kenny Wisha Sonda yang merupakan seorang penasihat hukum internal perusahaan yang diadili terkait dugaan tindak pidana penggelapan jo. turut serta melakukan sehubungan dengan pemberian pendapat hukum yang disampaikannya. Kedudukan Terdakwa saat memberikan pendapat hukum tersebut adalah sebagai advokat aktif yang sejatinya dilindungi oleh hak imunitas sebagaimana Pasal 16 UU Advokat dalam memberikan jasa hukum dengan iktikad baik. Selain itu, putusan tersebut turut dianalisis berdasarkan teori keadilan bermartabat sebagai batu uji atas hadir atau tidaknya rasa keadilan dalam studi kasus yang diangkat. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data yang digunakan berupa hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam studi kasus tersebut ditemukan sumber permasalahan adalah adanya perbedaan penafsiran di antara pihak sehubungan dengan perjanjian yang telah dibuat, selain itu terdapat perbedaan penafsiran terhadap hak imunitas advokat yang memberikan jasa hukum, dimana hal tersebut dikarenakan tidak terdapatnya suatu parameter yang jelas sehubungan dengan definisi iktikad baik dalam hak imunitas advokat. Kesimpulannya, kedepannya diperlukan pengakuan yang lebih luas terhadap hak imunitas advokat baik di dalam maupun di luar persidangan dan pengakuan bahwa hak imunitas advokat tersebut melekat pada diri seorang advokat yang melaksanakan jasa hukum sesuai UU Advokat. / This research aims to examine the legal protection for internal legal counsel of companies who hold the status of active advocates in providing legal opinions. The focus of this research is on the case of Defendant Kenny Wisha Sonda, an internal legal counsel prosecuted in connection to alleged criminal acts of embezzlement and/or aiding and abetting such criminal acts through the issuance of a legal opinion. The issuance by the Defendant when providing the legal opinion, was as an active advocate who inherently should be protected by the right to immunity as stipulated in Article 16 of the Advocate Law which was rendered with good faith. Furthermore, the court’s verdict is analyzed through the lens of the theory of dignified justice, serving as a benchmark for assessing whether justice was upheld in the case. This research uses a normative-empirical method with statutory, case, and conceptual approaches. The data used consists of primary and secondary law which is analyzed qualitatively. The findings of this research show that the core issue was found to be the differing interpretation among parties regarding the agreement in question. In addition, there are differences in interpretation of advocate immunity rights in providing legal services, due to the absence of clear parameters defining good faith within the context. In conclusion, there is a need for broader recognition of advocate immunity rights, both within and outside of court proceedings, as well as acknowledgment that such rights are inherently attached to advocates performing legal services in accordance with the provisions of the Advocate Law.