Perlindungan konsumen dikutip dari Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Jadi, perlindungan konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang aman, nyaman, dan sesuai dengan hak-haknya. Permasalahan yang terletak pada penelitian ini yaitu adanya klausula eksonerasi yang tercantum pada perjanjian baku Purchase Order Package Type (Emerald) dengan nomor 0128/KLT/C/17-12-2019 dalam Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT. SEL. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pelaku usaha dan hak yang dimiliki oleh pihak konsumen agar konsumen mendapatkan perlindungan yang semestinya serta menganalisis pertimbangan hakim dinilai dari perspektif keadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu; Jenis data yang digunakan adalah data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan terhadap kasus. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang pertama menyatakan bahwa adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku Purchase Order Package Type (Emerald) dengan nomor 0128/KLT/C/17-12-2019 yang dicantumkan oleh pihak tergugat yaitu K-Link Tower dan PT HIS. Hasil penelitian kedua, pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 898/Pdt.G/2020/PN JKT. SEL yaitu hakim menerima sebagian gugatan Fahmi Yudhistira dan Dinda Mousavi selaku pihak penggugat. Majelis Hakim menyatakan bahwa Purchase Order tersebut batal demi hukum. Majelis Hakim menghukum K-Link Tower dan PT HIS untuk membayar denda secara tanggung renteng. / Consumer protection, as stated in Article 1 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, refers to all efforts that ensure legal certainty to provide protection for consumers. Thus, consumer protection guarantees legal certainty for consumers in obtaining goods and/or services that are safe, comfortable, and in accordance with their rights. The issue addressed in this research lies in the inclusion of an exoneration clause within the standard agreement of the Purchase Order Package Type (Emerald), numbered 0128/KLT/C/17-12-2019, as discussed in Decision Number 898/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. The purpose of this study is to examine the obligations that must be fulfilled by business actors and the rights entitled to consumers so that they receive proper protection, as well as to analyze the judge’s considerations from the perspective of justice. The research method used in this study includes secondary data comprising primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique employed is literature review. The research approach is based on both statutory and case approaches. The data is analyzed qualitatively. The first finding of the study reveals that the exoneration clause was included in the standard agreement of the Purchase Order Package Type (Emerald) numbered 0128/KLT/C/17-12-2019 by the defendants, namely K-Link Tower and PT HIS. The second finding relates to the judicial consideration in Decision Number 898/Pdt.G/2020/PN JKT. SEL, in which the Panel of Judges partially granted the claims of Fahmi Yudhistira and Dinda Mousavi as the plaintiffs. The Panel of Judges declared that the Purchase Order was null and void by law. Furthermore, the court ordered K-Link Tower and PT HIS to pay fines jointly and severally.