Masyarakat membutuhkan modal yang cukup besar dalam membuka suatu usaha, untuk bisa mendapatkan modal besar tersebut tidak akan jauh dan mau tidak mau melakukan pinjaman kredit kepada bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fungsi jaminan dalam pemberian kredit oleh bank di Indonesia, serta implikasinya terhadap hak dan kewajiban debitur dan kreditur. Jaminan kredit berperan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada pihak bank bahwa kredit yang diberikan akan kembali, terutama dalam situasi debitur mengalami wanprestasi atau pailit. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengkaji, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen. Sumber data yang digunakan untuk penelitian hukum menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi jaminan akan mencakup tiga aspek utama yaitu : sebagai pengaman pelunasan utang debitur, sebagai suatu motivasi debitur untuk memenuhi kewajibannya, sebagai alat untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam sebuah peminjaman kredit, akan melewati berbagai proses sebelum adanya pencairan kredit. Bank harus menggunakan prisnsip kehati-hatian dalam memberikan suatu pinjaman kredit kepada debitur agar tidak merugikan pihak bank sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 8 ayat (1). Pengikatan jaminan sangat penting untuk dilaksanakan untuk meminimalkan risiko kerugian bagi bank dan meningkatkan kesadaran debitur terhadap kewajiban mereka. Jika terjadinya wanprestasi atas berbagai alasan yang dikatakan debitur dan pihak kreditur telah melakukan berbagai upaya persuasif namun debitur tidak memberikan suatu peran yang signifikan, maka kreditur berhak melakukan kewenangannya untuk melakukan haknya untuk melakukan perlelangan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan ataupun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. / People need quite a large amount of capital to start a business, to be able to get that large amount of capital, it will not be far and inevitably they will have to take out a loan from a bank. This study aims to identify and analyze the function of collateral in the provision of credit by banks in Indonesia, as well as its implications for the rights and obligations of debtors and creditors. Credit collateral plays an important role in providing legal certainty to the bank that the credit given will be returned, especially in situations where the debtor is in default or bankrupt. The legal research method used in this study is normative research that examines books, laws and regulations, and documents. The data sources used for legal research use secondary data. The results of the study indicate that the function of collateral will cover three main aspects, namely: as a security for the debtor's debt repayment, as a motivation for the debtor to fulfill his obligations, as a tool to fulfill the provisions of laws and regulations, as regulated in the Civil Code Article 1131. In a credit loan, it will go through various processes before the credit is disbursed. Banks must use the principle of prudence in providing a credit loan to debtors so as not to harm the bank as regulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking Article 8 Paragraph 1. The binding of collateral is very important to be implemented to minimize the risk of loss for the bank and increase the debtor's awareness of their obligations. If a default occurs for various reasons stated by the debtor and the creditor has made various persuasive efforts but the debtor does not provide a significant role, then the creditor has the right to exercise his authority to exercise his right to conduct an execution auction as regulated in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights or regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees.