Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis tentang pengaturan dan perlindungan hukum nasabah polis asuransi terhadap perusahaan asuransi setelah dilikuidasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dan pertanggung jawaban perusahaan asuransi yang telah dilikuidasi terhadap nasabah. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan judicial case study.Data yang digunakan berupa data sekunder terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Surat Pencabutan Izin Usaha.Hasil penelitian yaitu perlindungan hak pemegang polis memiliki kedudukan prioritas yang lebih tinggi dibandingkan kreditor lain dalam pembagian aset likuidasi sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa pemegang polis memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.Dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk membayar klaim pemegang polis, dan jika aset tidak mencukupi pembayaran dilakukan secara proporsional. Meskipun perusahaan asuransi mengalami pencabutan izin usaha, kewajiban hukum untuk memenuhi klaim pemegang polis tetap berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur likuidasi perusahaan asuransi. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang telah dilikuidasi yaitu membentuk tim likuidator sejak dicabutnya izin usaha terdapat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. / The purpose of this study is to analyze the regulation and legal protection of insurance policy customers against insurance companies after liquidation based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance and Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 28/POJK.05/2015 concerning Dissolution, Liquidation, and Bankruptcy of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies, and the liability of liquidated insurance companies to customers. The research method used in the study is a normative legal research method with a statutory regulatory approach and a judicial case study approach. The data used is secondary data consisting of the Civil Code, Commercial Code, Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 28/POJK.05/2015 concerning Dissolution, Liquidation, and Bankruptcy of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies, and Letters of Revocation of Business Licenses. The results of the study are that the protection of policyholder rights has a higher priority position compared to other creditors in the distribution of liquidation assets in accordance with Article 52 paragraph (1) of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance which states that policyholders have a higher position than the rights of other parties. Insurance funds must be used first to pay policyholder claims, and if the assets are insufficient, payments are made proportionally. Even though the insurance company has its business license revoked, the legal obligation to fulfill policyholder claims remains in effect in accordance with the provisions of the laws governing the liquidation of insurance companies. The responsibility carried out by the insurance company that has been liquidated, namely forming a liquidator team since the business license was revoked, is contained in Article 44 paragraph (1) of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance.