Hukum Internasional merupakan suatu jenis hukum yang mengatur tentang hubungan bilateral yaitu hubungan antara dua negara serta multilateral yaitu hubungan antara dua negara atau lebih, hukum internasional juga mengatur tentang penyelesaian konflik antar negara dan penyelesaian konflik tersebut dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa melalui United Nations Security Council dan United Nations Conference yang pada hakikatnya masing masing sub organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa akan menentukan resolusi yang akan diberlakukan di negara yang sedang konflik melalui sistem voting yang secara demokratis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Israel dan Palestina dalam penyelesaian sengketa status tanah Yerusalem dimana menurut Resolusi 181 Perserikatan Bangsa Bangsa harus diberlakukan konsep hukum corpus separatum yang sampai saat ini masih menjadi konflik yang belum terselesaikan serta mengetahui pandangan hukum humaniter internasional terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan pandangan hukum perang atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga Gaza serta Israel1 . Metode penelitian yang digunakan yaitu; Jenis data yang digunakan adalah data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan serta melalui wawancara narasumber dan Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan terhadap kasus. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah kedudukan Israel dan Palestina atas Corpus Separatum yang ada di dalam Resolusi 181 Perserikatan Bangsa Bangsa masih hanya didukung oleh satu pihak saja yaitu Israel sedangkan Palestina tidak mendukung adanya Corpus Separatum dikarenakan alasan politis serta Hamas dalam melakukan kejahatan perang haruslah diberi hukuman menurut Konvensi Jenewa tahun 1949 serta menurut Protokol 1 Konvensi Jenewa. / International law is a type of law that regulates bilateral relations, namely relations between two countries, and multilateral relations, namely relations between two or more countries. International law also regulates the resolution of conflicts between countries and the resolution of these conflicts is carried out by the United Nations through the United Nations Security Council and the United Nations Conference, which in essence each suborganization of the United Nations will determine the resolution that will be enforced in the country in conflict through a democratic voting system. The purpose of this study is to determine the position of Israel and Palestine in resolving the dispute over the status of the land of Jerusalem where according to United Nations Resolution 181 the concept of corpus separatum law must be applied which until now is still an unresolved conflict and to find out the views of international humanitarian law on the humanitarian crisis that occurred in Gaza and the views of the law of war on war crimes committed by Hamas against the people of Gaza and Israel2 . The research methods used are; The type of data used is secondary data including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique in this study uses literature studies and through interviews with informants and the approach in this study was carried out by approaching laws and regulations and approaching cases. The data in this study were analyzed qualitatively. The results of this study are that the position of Israel and Palestine on the Corpus Separatum in United Nations Resolution 181 is still only supported by one party, namely Israel, while Palestine does not support the existence of Corpus Separatum due to political reasons and Hamas in committing war crimes must be punished according to the 1949 Geneva Convention and according to Protocol 1 of the Geneva Convention.