Pengeluaran saham baru dalam rangka peningkatan modal pada prinsipnya memiliki tujuan positif bagi Perseroan Tertutup, akan tetapi pada praktiknya upaya tersebut seringkali didasarkan pada itikad buruk pemegang saham mayoritas selaku pengendali melalui RUPS untuk mereduksi kepentingan pemegang saham minoritas dalam Perseroan. Pengeluaran saham baru yang dilakukan dengan mendasar pada ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU Perseroan Terbatas akan berimplikasi pada hilangnya hak pemegang saham untuk memperoleh penawaran terlebih dahulu (preemtive right) atas saham yang akan dikeluarkan yang berdampak pada hilangnya hak untuk mempertahankan persentase kepemilikan saham, sehingga dilusi saham menjadi suatu realita yang tidak dapat dihindari. Kerugian yang akan dialami oleh pemegang saham minoritas apabila sahamnya terdilusi hingga sampai dibawah 10% antara lain berupa berkurangnya hak atas deviden serta semakin melemahnya kedudukan pemegang saham minoritas dalam RUPS, disamping itu pemegang saham minoritas akan kehilangan hak nya untuk mengajukan gugatan derivatif maupun permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri dalam hal Perseroan mengalami kerugian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pranata hukum yang dapat dipergunakan untuk mengakomodir perlindungan bagi pemegang saham minoritas antara lain diatur dalam Pasal 61 UU Perseroan Terbatas yang diimplementasikan melalui pengajuan gugatan terhadap Perseroan. Adapun implementasi perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah pertama pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menjual sahamnya dalam hal tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham dalam ruang lingkup perubahan anggaran dasar, kedua mengajukan gugatan terhadap Perseroan dengan alasan telah diperlakukan tidak adil. Pengaturan hukum yang ideal sehubungan dengan hal dimaksud adalah dilakukannya reformulasi aturan hukum berupa menghapus ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU Perseroan Terbatas sehingga hak preemtive right tetap melekat kepada setiap pemegang saham dalam setiap pengeluaran saham baru, disamping itu dilakukan reformulasi atas ketentuan Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 138 ayat (3) huruf a UU Perseroan Terbatas dalam bentuk penghapusan syarat minimal kepemilikan 10% saham terkait dengan hak gugat derivatif dan permohonan pemeriksaan Perseroan ke Pengadilan Negeri. Kata Kunci : Perseroan Tertutup, Pemegang Saham Minoritas, Pengeluaran Saham Baru, Dilusi