Legal Analysis on Procurement by Private Entities in the Upstream Oil and Gas Industry under PTK 007 on the Implementation Guideline of Procurement of Goods or Services as the Exemption of National Treatment Obligation under Article III:8(a) GATT WTO

Juwana, Safira Aminagustin (2020) Legal Analysis on Procurement by Private Entities in the Upstream Oil and Gas Industry under PTK 007 on the Implementation Guideline of Procurement of Goods or Services as the Exemption of National Treatment Obligation under Article III:8(a) GATT WTO. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (7MB)
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (135kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (240kB) | Preview
Preview	Text (Chapter 1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (297kB) | Preview
	Text (Chapter 2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (358kB)
	Text (Chapter 3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (168kB)
	Text (Chapter 4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (330kB)
	Text (Chapter 5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (89kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (236kB) | Preview

Abstract

PTK 007 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang atau Jasa yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa di sektor hulu migas memiliki pasal kontroversial yang mengatur mengenai Tingkatan Komponen Dalam Negeri. Menurut hukum internasional yakni General Agreement on Tariff on Trade WTO (GATT) yang mengatur tentang perdagangan dunia, ketentun ini dapat melanggar kewajiban Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yakni kewajiban national treatment yang mengharuskan anggota negara WTO untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua anggota WTO. Pasal III:8(a) dari GATT memberikan pengecualian terhadap kewajiban national treatment, yaitu jika PTK 007 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang atau Jasa merupakan peraturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah maka tidak ada keharusan Indonesia untuk patuh terhadap kewajiban national treatment GATT. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah PTK 007 memenuhi unsur-unsur dari pasal III:8(a) GATT sehingga PTK 007 dapat masuk kedalam pengecualin dari kewajiban national treatment GATT.Didalam melakukan penelitian terhadap permasalahan ini, penulis menggunakan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dimana penulis akan mengkaji apakah PTK 007 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang atau Jasa memenuhi unsur-unsur dari pasal III:8(a) GATT. Pada bagian akhir skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa di industry hulu miyak dan gas berdasarkan PTK 007 tenang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang atau Jasa tidak dapat memenuhi unsur dari pasal III:8(a) GATT sehingga PTK 007 tidak masuk kedalam pengecualian dari kewajiban national treatment GATT.

Actions (login required)

View Item