PTK 007 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang atau Jasa yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa di sektor hulu migas memiliki pasal kontroversial yang mengatur mengenai Tingkatan Komponen Dalam Negeri. Menurut hukum internasional yakni General Agreement on Tariff on Trade WTO (GATT) yang mengatur tentang perdagangan dunia, ketentun ini dapat melanggar kewajiban Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yakni kewajiban national treatment yang mengharuskan anggota negara WTO untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua anggota WTO. Pasal III:8(a) dari GATT memberikan pengecualian terhadap kewajiban national treatment, yaitu jika PTK 007 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang atau Jasa merupakan peraturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah maka tidak ada keharusan Indonesia untuk patuh terhadap kewajiban national treatment GATT. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah PTK 007 memenuhi unsur-unsur dari pasal III:8(a) GATT sehingga PTK 007 dapat masuk kedalam pengecualin dari kewajiban national treatment GATT.Didalam melakukan penelitian terhadap permasalahan ini, penulis menggunakan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dimana penulis akan mengkaji apakah PTK 007 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang atau Jasa memenuhi unsur-unsur dari pasal III:8(a) GATT. Pada bagian akhir skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa di industry hulu miyak dan gas berdasarkan PTK 007 tenang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang atau Jasa tidak dapat memenuhi unsur dari pasal III:8(a) GATT sehingga PTK 007 tidak masuk kedalam pengecualian dari kewajiban national treatment GATT.