Perekonomian Indonesia saat ini juga didukung oleh pembiayaan alternatif berbasis elektronik yang bernama Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau disebut Peer-to-Peer Lending. Peer-to-Peer Lending mempertemukan dua pihak yaitu debitur dan kreditur dalam suatu sistem online. Namun demikian terdapat potensi kredit macet, yang mana eksekusi jaminannya mempunyai kelemahan hukum, terutama jaminan fidusia dan jaminan perorangan. Skripsi ini membahas rumusan permasalahan efektifitas penerapan jaminan tersebut. Terhadap jaminan fidusia, terdapat kelemahan hukum dimana daftar jaminan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang tidak pernah di mutakhirkan ternyata tidak bisa di lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Demikian juga dalam eksekusi jaminan perorangan, dimana banyak terjadi pemberi jaminan tidak memiliki harta lagi karena terlalu banyak hutang, ini disebabkan kurangnya pemeriksaan terhadap kemampuan keuangan pemberi jaminan perorangan. Skripsi ini lebih menggunakan metode riset kualitatif, dengan sumber utama: konstitusi, undang-undang dan peraturan terkait serta referensi buku dan penelitian di perusahaan Peer-to-Peer Lending. Harapan penulis, skripsi ini dapat mencari solusi atas kelemahan hukum di dalam jaminan fidusia dan penjamin perorangan. Penulis merekomendasikan pembentukan credit rating agency, manajemen penggunaan uang hasil pinjaman dan hal-hal lain yang diusulkan pada bagian akhir skripsi, dengan tujuan agar kreditur terhindar dari kredit macet.