Industri pasar modal di Indonesia berkembang pesat sejak berdirinya Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan senantiasa berupaya menyeimbangkan hak dan kewajiban para pelaku pasar modal, dengan menitikberatkan pada perlindungan investor. Namun demikian, Otoritas Jasa Keuangan ini lebih fokus melakukan tindakan preventif dengan meregulasi perilaku emiten, alih-alih secara restoratif memulihkan kerugian para investor korban kejahatan pasar modal. Maka dari itu, penulis menyambut hangat wacana pemberlakuan kebiijakan disgorgement fund, yakni upaya mengembalikan kerugian korban kejahatan pasar modal dengan menyalurkan kembali uang hasil tindak kejahatan yang diperoleh pelaku. Otoritas Jasa Kuangan telah mengambil satu langkah maju dengan mempersiapkan draf rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang diinspirasi oleh mekanisme serupa yang diterapkan Securities Exchange Commission di Amerika Serikat. Skripsi ini akan menganalisis kemungkinan memberlakukan mekanisme disgorgement fund di Indonesia, sembari mengulas draf rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait, untuk menelusuri poin-poin penting yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Otoritas Jasa Keuangan.