Skripsi ini mengkaji tentang konsekuensi hukum dari perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dimana salah satu pihaknya adalah pihak yang berkewarganegaraan Indonesia. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, perjanjian yang dibuat oleh pihak yang berkewarganegaraan Indonesia diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Lalu terdapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang membatalkan perjanjian dalam bahasa Inggris antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd. Maka, timbullah pertanyaan mengenai kedudukan hukum dari suatu perjanjian dalam bahasa asing dimana salah satu pihaknya merupakan pihak berkewarganegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Akan tetapi, mengingat salah satu asas perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak, timbul pertanyaan kedua apakah kewajiban tersebut bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Setelah diteliti, kewajiban berdasarkan undang-undang tersebut tidaklah bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, melainkan membatasi asas tersebut. Berdasarkan penelitian ini, disarankan agar perjanjian yang akan dibuat oleh pihak berkewarganegaraan Indonesia dan pihak asing sebaiknya dibuat dalam dua versi bahasa, yaitu versi bahasa Indonesia dan versi bahasa asing sesuai dengan kesepakatan para pihak.