Tanah adalah aspek penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Manusia hidup, berkembangbiak dan beraktivitas di atas tanah sehingga tanah diperlukan disepanjang hidup manusia. Faktanya adalah bahwa masyarakat Indonesia memiliki aktivitas yang akan selalu berhubungan dengan agraria. Selain itu tanah sangat berperan penting dalam dunia komersil. Terutama sifat dasar tanah dalam ekonomi dimana lahan tanah tidak akan bertambah sepanjang masa namun kebutuhan untuk tanah akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya populasi manusia. Maka status dan kepemilikan tanah sangatlah penting bagi manusia dalam bidang komersil hingga pengunaan personal. Tanah dapat dimiliki oleh manusia melalui izin pemerintah atau transfer kepemilikan dari kepemilikan lain. Status kepemilikan tanah hanya dapat dibuktikan melalui akta tanah. Akta tanah digunakan pemilik tanah untuk mempertahankan dan memperoleh proteksi hukum terhadap tanah yang dimilikinya. PPAT adalah satu-satunya pejabat publik yang diberikan otoritas untuk membuat akta tanah, khususnya akta tersebut berisi tentang hak-hak tanah yang akan ditransfer. Maka PPAT harus memiliki peran, tanggungjawab dan otoritas yang indenpenden sebagai pejabat publik dalam hal transaksi tanah. PPAT memiliki peran yang sangat besar dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan publik terutama tentang transaksi tanah, karena tanggungjawab PPAT secara tidak langsung adalah sebagai pemegang keputusan utama dalam mengsahkan suatu kegiatan transaksi tanah. Maka kewenangan PPAT walaupun sempit dalam arti hanya berfokus pada aspek tanah, cangkupanya sangat besar jika dilihat secara komprehensif karena segala aktivitas akan dimulai dari status Tanah. Maka PPAT berperan sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah.