Skripsi ini berupaya untuk menjelaskan secara umum rezim hukum yang mengatur fenomena indirect expropriation, atau tindakan pengambilalihan secara tidak langsung investasi milik investor yang terdapat dalam hukum investasi Indonesia dan hukum investasi internasional. Selain itu, skripsi ini juga menganalisis apakah peraturan-peraturan mengenai pertambangan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada awal tahun 2017 merupakan tindakan pengambilalihan secara tidak langsung hak kontraktual salah satu perusahaan pertambangan asing terbesar di Indonesia, yakni PT Freeport. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, skripsi ini membahas tiga syarat yang harus dipenuhi untuk mendapati adanya fenomena indirect expropriation: (i) bahwa hak kontraktual Freeport dapat disebut sebagai ‘investasi’ menurut definisi yang telah diterima dalam hukum investasi internasional; (ii) bahwa hak kontraktual Freeport telah ‘secara substansial’ terpengaruh oleh peraturan pemerintah Indonesia; dan terakhir, (iii) bahwa pemerintah melanggar harapan Freeport yang sah saat memberlakukan peraturan tersebut. Skripsi ini berakhir dengan kesimpulan bahwa peraturan yang diberlakukan pemerintah Indonesia mungkin merupakan tindakan pengambilalihan secara tidak langsung investasi milik Freeport. Namun, kesimpulan tersebut tidak bersifat konklusif mengingat adanya celah bagi pemerintah Indonesia untuk mengajukan argumen yang bertentangan dengan argumen Freeport. Terlepas dari hal tersebut, skripsi ini menekankan bahwa pemerintah Indonesia, walaupun di satu sisi berhak untuk menerapkan peraturan dengan tujuan kepentingan publik, hak tersebut harus digunakan secara hati-hati agar tidak mengundang adanya klaim indirect expropriation yang tidak perlu dari pihak investor asing yang berinvestasi di Indonesia di masa mendatang.