Minyak dan gas merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang menjadi komoditas utama di negara ini. Para investor asing (“Kontraktor”) bekerjasama dengan Indonesia untuk memproduksi minyak bumi dan gas tersebut. Kontrak Bagi Hasil (“KBH”) adalah bentuk kerjasama yang digunakan para investor dengan negara. KBH dengan sistem Cost Recovery sudah bertahun-tahun digunakan di Indonesia, namun beberapa tahun belakangan produksi minyak di Indonesia mengalami penurunan. Dalam menanggapi masalah ini, Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (“ESDM”) mengeluarkan Peraturan Menteri No. 08/2017 tentang Mekanisme Gross-Split dalam KBH antara Kontraktor dan SKK Migas. Tertulis didalam Peraturan Menteri tersebut, bahwa Kontraktor dapat memilih untuk melanjutkan KBH dengan sistem lama Cost Recovery, atau beralih ke sistem yang baru yakni Gross-Split. Melihat ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri tersebut, para Kontraktor merasa lebih diuntungkan dengan sistem Cost Recovery, dan maka tidak tertarik untuk menggunakan mekanisme Gross-Split. Dengan demikian, ESDM mengeluarkan revisi dari Peraturan Pemerintah tersebut mencakup revisi pembagian hasil yang dibesarkan, begitu pula dengan wajibnya Kontraktor menggunakan sistem Gross-Split. Dampak yang terjadi atas keluarnya Peraturan Menteri ini mencakup, pengeluaran regulasi-regulasi lain demi menarik perhatian Kontraktor yang dibebani dengan ketidakpastian hukum, begitu pula dengan resiko investasi yang cukup besar.