Perjanjian kartel dinilai sebagai bentuk yang paling berbahaya dari tindakan anti persaingan karena dampaknya yang luar biasa merugikan konsumen dan juga merusak efisiensi dalam pasar ekonomi. Namun sifat kartel yang rahasia telah berulang kali menjadi hambatan terbesar bagi otoritas persaingan usaha termasuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam membuktikan praktik kartel. Tak jarang upaya-upaya yang dilakukan oleh otoritas persaingan usaha kerap kali berujung pada kegagalan untuk mendapatkan bukti-buktinya. Oleh karena itu sejumlah besar yurisdiksi di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang telah menerapkan leniency program dalam mengungkap praktik kartel. Leniency program merupakan suatu kebijakan yang menawarkan insentif bagi para pelaku kartel untuk melaporkan tindakannya secara sukarela. Maka dari itu penerapan leniency program dapat menghadirkan bukti-bukti yang kuat bagi otoritas persaingan usaha dalam membuktikan praktik kartel. Skripsi ini dimaksudkan untuk membahas pengaturan dan implementasi leniency program dalam hukum persaingan usaha di Amerika Serikat dan Jepang serta kemungkinan penerapannya dalam hukum persaingan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini akan menjelaskan dan menyarankan untuk menerapkan leniency program di Indonesia melalui amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta meingkatkan sanksi bagi para pelaku kartel.