Sebagai aset nasional, budaya tradisional dapat dijadikan komoditas komersial karena banyak keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh, baik sebagai objek pariwisata, identitas negara, maupun sarana hiburan. Akan tetapi permasalahannya, hukum di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan bagi aset budaya tradisional tersebut. Saat ini, hukum yang mengatur perlindungan budaya tradisional hanya bersifat umum, yakni dalam Undang-Undang Hak Cipta, dan belum merupakan peraturan khusus tersendiri (lex specialis). Meskipun sudah disusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, tetapi RUU ini tak kunjung diagendakan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk dibahas bersama DPR. Hal ini dapat dimengerti karena belum dirasakan urgensi. Yang pasti, di dalam RUU tersebut diatur substansi mengenai mekanisme perlindungan budaya tradisional dan norma penyelesaian masalah yang tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Diantaranya, norma pengaturan mengenai mekanisme inventarisasi dan sanksi pelanggaran yang lebih konkret.