Pemberlakuan ketentuan yang tidak dapat diubah (unamendable provisions) dalam berbagai konstitusi meningkat dengan cepat. 54% (81 dari 149) konstitusi yang diberlakukan dari tahun 1989 sampai 2013 memiliki unamendable provisions. (Yaniv Roznai: 2017). Pembentuk konstitusi menggunakan unamendable provisions untuk melindungi beberapa nilai dari usaha perubahan di masa mendatang. Permasalahan yang berkembang kemudian adalah, bagaimana jika parlemen, dengan kekeuatan mengamandemen konstitusi, melakukan perubahan terhadap ketentuan yang tidak dapat diubah? Sementara beberapa konstitusi memberikan mekanisme perbaikan dengan mengizinkan pengujian amandemen undang-undang dasar oleh lembaga pengadilannya, Indonesia tidak. Skripsi ini bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan mekanisme pertahanan bagi Konstitusi Indonesia terhadap serangan parlemen yang berusaha mengubah unamendable provisionsnya. Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk melihat teori mengamandemen, identitas konstitusi, dan peran Mahkamah Konstitusi. 4 (empat) negara pembanding (India, Turki, Angola, dan Pantai Gading) digunakan untuk melihat praktik ketatanegaraan tentang keberadaan dan usaha menegakkan ketentuan yang tidak dapat diubah tersebut. Penelitian ini menemukan, unamendable provisions bertujuan untuk melindungi nilai dalam sebuah konstitusi yang sangat fundamental sehingga dianggap sebagai identitas konstitusi tersebut. Kewenangan parlemen untuk mengamandemen konstitusi tidak dapat melampaui nilai yang dilindungi tersebut. Dengan kata lain, kekuatan amandemen bersifat terbatas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan konstitusi karena hanya menggunakan kekuatan yang didelegasikan dari “the people”. Kekuatan ini bersifat inferior dan tidak dapat membantah nilai yang coba dilindungi “the people”, yang melambangkan identitas konstitusi. Perubahan identitas konstitusi akan sangat berbahaya, sehingga seakan-akan mengganti konstitusi yang lama dengan sesuatu yang baru. Sehingga, Mahkamah Konstitusi seharusnya memiliki kekuatan untuk menggagalkan amandemen yang berbahaya tersebut, tidak peduli seberapa “terstrukturnya” perubahan tersebut.