Penelitian ini menelusuri dasar permohonan pencabutan keputusan arbitrase Churchill v. Indonesia, dalam kerangka arbitrase investasi internasional. Penelitian ini berfokus khususnya pada tanggung jawab negara dan obligasi uji tuntas yang tidak masuk akal sebagai dasar pencabutan keputusan arbitrase. Kasus arbitrase ini bermula pada pencabutan izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh beberapa anak perusahaan Churchill di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pencabutan tersebut disebabkan karena ditemukannya berbagai dokumen palsu dan konsesi yang ternyata sudah diberikan kepada pihak lain. Dalam gugatannya, Churchill menuntut ganti rugi kepada pemerintah Indonesia atas pencabutan Izin usaha pertambangannya yang nilainya ditaksir mencapai 1,8 milyar dolar Amerika. Mahkamah arbitrase internasional menolak seluruh klaim Churchill. Namun, Churchill naik banding untuk pencabutan keputusan arbitrase tersebut. Seiring dengan semakin besarnya arus globalisasi dan investasi antar negara, semakin banyak pula negara-negara di dunia yang terlibat dalam arbitrase investasi internasional. Indonesia tidak terluput dalam perkembangan ini, sebagaimana dinyatakan dalam kasus arbitrase Churchill v. Indonesia.