Manusia terus berkembang melalui kegiatan niaga. Dalam berniaga, tanah adalah bagian penting dari usaha apapun. Munculnya Koperasi sebagai usaha yang didorong kelas menengah Indonesia melihat butuhnya Koperasi akan tanah untuk usaha mereka. Undang-Undang No. 25 year 1992 tentang Perkoperasian mengatur bagian organisasi yang menjalankannya, khususnya yang dapat mengambil tindakan hukum. Perkara yang dianalisis dalam Skripsi ini diambil dari Putusan No. 221/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim yang mengadili perkara perbuatan melawan hukum. Permasalahannya tidak banyak terletak pada isu ganti rugi, tetapi individu yang dapat mengambil tindakan hukum yang menuntut kembali tanah dari pembeli. Perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum jual beli tanah. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan kasus di masa lalu khususnya yang melihat berlakunya proses yang diterapkan. Menggunakan tinjauan normative dan tinjauan statuta dalam penelitian hukum, Penulis melihat masa lalu untuk menentukan pola di masa sekarang sehingga dapat mencari solusi untuk masa depan yang lebih baik.