Analisis yuridis tanggung jawab penyedia layanan pusat data terhadap perlindungan data perusahaan pengguna pusat data

Setiawan, Robin (2020) Analisis yuridis tanggung jawab penyedia layanan pusat data terhadap perlindungan data perusahaan pengguna pusat data. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (681kB) | Preview
Preview	Text (ToC) TOC.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (Chapter1.pdf) Chapter1.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Chapter2.pdf) Chapter2.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Chapter3.pdf) Chapter3.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (1MB)
	Text (Chapter4.pdf) Chapter4.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Chapter5.pdf) Chapter5.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (923kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibiliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (971kB) | Preview

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa perbandingan pengaturan tentang perlindungan data bagi pengguna layanan pusat data di Uni Eropa dengan di Indonesia, dan menganalisa dan mengkaji serta menemukan alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait perlindungan data bagi pengguna layanan pusat data. Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif (normative legal research) dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach). Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundangundangan guna menjawab permasalahan dari penelitian ini. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan diketahui bahwa Uni Eropa telah memiliki General Data Regulation & Protection (GDPR) yang mengatur peraturan mengenai perlindungan data secara komprehensif, sedangkan di Indonesia terdapat kekosongan hukum yang belum mengatur tentang tanggung jawab penyedia layanan pusat data secara spesifik dan komprehensif, maka pada prakteknya didalam perjanjian kerjasama harus dirincikan secara jelas mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Selanjutnya yaitu saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan hasil pembahasan dan kesimpulan adalah agar segera dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang komprehensif mengenai perlindungan data sehingga kepastian hukum dapat diberikan bagi penyedia layanan pusat data dan pengguna layanan pusat data terutama atas perlindungan data perusahaan yang terkait data pribadi, di dalam peraturan perundang-undangan tersebut haruslah memuat pembagian peran atau pemangku kepentingan didalam perlindungan data serta juga turut mengatur perlindungan data perusahaan yang berkaitan dengan data pribadi, kita bisa mengadopsi konsep yang dipakai didalam GDPR, dibentuknya suatu lembaga yang khusus menangani isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan data yang bersifat independen dan transparan, dan perumusan mekanisme sertifikasi perlindungan data oleh lembaga independen yang terakreditasi oleh pemerintah bagi penyedia layanan pusat data. Selain itu, agar didalam perjanjian kerjasama antara penyedia layanan dan pengguna layanan pusat data memuat Service Level Agreement (SLA) yang komprehensif yang membagi jelas hak dan kewajiban pihak serta jaminan bahwa penyedia layanan pusat data telah mematuhi seluruh aturan yang berkaitan dengan perlindungan data dan menjamin keamanan perlindungan data milik pengguna layanan pusat data, dan dibuat perjanjian Perjanjian Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement) secara terpisah. / The purpose of this writing is to describe and analyze the comparison of regulations on data protection for data center service users in the European Union with Indonesia, and analyze and study and find alternative solutions that can be used to solve problems related to data protection for data center service users. The research method used in this paper is a normative juridical method (normative legal research) with a policy-oriented approach and a value-oriented approach. Analysis of the data used in this thesis research is qualitative data analysis, namely data analysis that does not use numbers but is based on laws and regulations in order to answer the problems of this study. Based on the discussion that has been carried out, it is known that the European Union has General Data Regulation & Protection (GDPR) which regulates regulations regarding comprehensive data protection, while in Indonesia there is a legal vacuum that does not yet regulate the responsibilities of data center service providers specifically and comprehensively, so in practice in a cooperation agreement it must be clearly outlined the rights and responsibilities of each party. Furthermore, the advice that can be given by the author in relation to the results of the discussion and conclusion is that soon comprehensive comprehensive legislation regarding data protection can be formed so that legal certainty can be provided for data center service providers and data center service users, especially for data protection related companies. personal data, in the legislation must contain the division of roles or stakeholders in data protection and also regulate the protection of company data relating to personal data, we can adopt the concept used in GDPR, the formation of an institution that specifically handles issues issues relating to data protection that are independent and transparent, and the formulation of data protection certification mechanisms by independent government-accredited institutions for data center service providers. In addition, for the cooperation agreement between service providers and data center service users to contain a comprehensive Service Level Agreement (SLA) that clearly divides the rights and obligations of parties and guarantees that data center service providers have complied with all regulations relating to data protection and guaranteeing security data protection of data center service users, and a separate Non Disclosure Agreement is made.

Actions (login required)

View Item